oleh

Gubernur Lemhannas minta polemik TWK pegawai KPK jangan dipolitisasi

Slot SimakNews.com – Gubernur Lemhannas minta polemik TWK pegawai KPK jangan dipolitisasi,

Gubernur Lemhannas Letjen TNI Purn Agus Widjojo. (ANTARA/Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo meminta supaya polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dipolitisasi. Gubernur Lemhannas saat ditemui di Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis, mengatakan TWK itu semestinya ditempatkan dalam kepentingan kewenangan lembaga untuk menetapkan standardisasi kriteria pelaku-pelaku di tiap lembaga. Agus berpendapat Ketua KPK Firli Bahuri cuma mengerjakan tugas & fungsinya berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk melaksanakan TWK sebagai bagian “check and balance”. Indikator-indikator dalam tes yg membentuk kriteria, untuk menentukan seseorang lulus atau tidak dalam tes tersebut, mengatakan Agus, disusun oleh lembaga yg profesional yg tidak ada kaitannya dengan Ketua KPK.

Baca juga: Lemhannas: KPK-Komnas HAM buka komunikasi selesaikan polemik TWK “Jadi wajar saja di dalam setiap ujian seleksi, tergantung ujian seleksinya, kalau ada seseorang yg tidak sesuai dengan tujuan seleksi, maka dia dapat dinyatakan tidak lulus. Sesederhana itu sebetulnya. Jadi jangan dipolitisasi. Karena yg bikin pusing kita ini kan politisasi,” jelas Agus. Dia menyebutkan TWK pun dapat jadi acuan untuk mengerjakan pemecatan kepada pegawai mengingat proses tersebut dilaksanakan dengan metodologi yg sama di lembaga-lembaga lain. TWK, tambah dia, juga dilakukan untuk menyeleksi pegawai yg dapat berfungsi efektif dalam lembaga, namun tetap dalam rambu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Pakar pertanyakan urgensi Komnas HAM urus TWK KPK “Ini lebih disesuaikan dengan kriteria atau perilaku yg nyata yg diharapkan bagi seseorang untuk dapat berfungsi secara efektif tetapi dalam rambu-rambu ketentuan peraturan perundang-undangan yg diperuntukan baginya dalam konteks sebuah lembaga,” mengatakan Agus. Dia menambahkan, polemik TWK dapat diselesaikan bila kedua lembaga, yakni KPK & Komnas HAM dapat berkomunikasi secara terbuka. “Sebetulnya semua itu dapat diselesaikan sebelumnya dengan komunikasi yg lebih baik di antara kedua lembaga,” mengatakan Agus. Masing-masing lembaga perlu introspeksi & mengadakan review tentang apa fungsi, peran, & kewenangannya pada lembaga tersebut. Baca juga: TPDI nilai Komnas HAM salahi wewenang terkait pemanggilan pimpinan KPK

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2203726/gubernur-lemhannas-minta-polemik-twk-pegawai-kpk-jangan-dipolitisasi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *