B7532E63 1EB3 4718 8DE5 46B3593B6FE9 -
in

Fraksi Gerindra DPR RI dorong APBN dilaksanakan lebih serius

Tangkapan layar saat Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPR RI Heri Gunawan berbicara dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan 2020-2021 di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Jakarta (ANTARA) – Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan 2020-2021, Heri Gunawan mendorong pemerintah lebih serius melaksanakan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN).

Advertisements

“Dengan mempertimbangkan kondisi sebagaimana dikemukakan, pemerintah perlu lebih serius dalam melaksanakan APBN yg sudah disepakati bersama pemerintah & DPR,” mengatakan Heri di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa.

Anggota Komisi XI DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat IV itu menambahkan, dengan melesetnya sejumlah target APBN 2019 menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melaksanakan APBN masih belum maksimal.

“Mengingat penyusunan APBN tahun anggaran 2019 dimulai dengan pembicaraan kerangka ekonomi makro & pokok-pokok kebijakan fiskal, dengan merujuk tujuh indikator anggapan ekonomi makro, cuma dua indikator yg mencapai target yg ditetapkan, yaitu indikator inflasi & nilai tukar rupiah,” mengatakan Heri.

Baca juga: Puan ingatkan APBN harus memastikan keberlanjutan pembangunan nasional

Adapun tingkat inflasi 2019 sebesar 2,72 persen di bawah target inflasi maksimal yg ditetapkan sebesar 3,5 persen. Sedangkan rata-rata nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.146 per dolar AS.

Namun, lima indikator ekonomi makro dikatakan meleset dari target awal yaitu harga minyak mentah (Indonesian Crude Price/ ICP), lifting minyak bumi yg cuma 746.000 dari target rata-rata 750.000 barel per hari, lifting gas bumi yg cuma mencapai 1,05 juta barel per hari dari target 1,25 juta barel per hari, pertumbuhan ekonomi 2019 5,02 persen tidak hingga target 5,3 persen, & suku kembang perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan (rata-rata) tidak hingga 5,3 persen.

“Secara biasa dapat dikatakan bahwa capaian realisasi dari anggapan pada APBN 2019 meleset dari target yg ditetapkan,” mengatakan Heri.

Seharusnya, mengatakan Heri, pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Namun, pemerintah cenderung kesulitan karena gejolak ekonomi eksternal & gejolak ekonomi global sehingga target pertumbuhan ekonomi pun diturunkan.

“Padahal porsi ekonomi eksternal & ekonomi global dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tidaklah signifikan,” mengatakan Heri.

Baca juga: Ketua DPR: Sediakan ruang fiskal antisipatif pada APBN 2021

Namun, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 juga tidak sanggup mencapai target yg diharapkan. Heri mengatakan pencapaian pemerintah yg cuma sanggup mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen kurang memenuhi ekspektasi rakyat.

“Bertambah besarnya anggaran pembangunan ternyata belum sanggup mendatangkan perbaikan fundamental ekonomi & mendorong pertumbuhan ekonomi yg lebih tinggi. Yang terjadi malah sebaliknya, penurunan,” mengatakan Heri.

Menurut dia, penurunan pertumbuhan ekonomi terlihat dalam porsi industri pengolahan atau manufaktur kepada produk domestik yg mengalami tekanan atau kontraksi dari tahun ke tahun.

Penurunan pertumbuhan ekonomi juga dirasakan berkontribusi akbar kepada persoalan bangsa di antaranya angka pengangguran mencapai 7,5 juta orang pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin dengan garis kemiskinan Rp440.538 per kapita per bulan mencapai 24,79 juta orang pada tahun 2019.

Sementara pada tahun 2020 diperkirakan dunia akan mengalami krisis bahkan resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Baca juga: Pemerintah akan bicara dengan DPR soal perubahan desain RAPBN 2021

Ia berharap kecenderungan penurunan realisasi APBN diharapkan tidak lagi berlanjut, apalagi pada tahun 2020 yg memerlukan kerja keras di tengah ancaman resesi ekonomi global.

Pemerintah perlu mengerjakan perbaikan dalam penyerapan anggaran yg tidak cuma sebatas angka semata, namun mengutamakan manfaat & kualitas penyerapan serta tepat sasaran.

Selain itu, mengatakan Heri, pemerintah seyogianya mematok target yg lebih realistis kepada asumsi-asumsi dalam perencanaan APBN serta berupaya mendorong postur APBN yg surplus di mana memiliki fokus yg jelas & terarah dalam pembangunan.

Ia mengatakan Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengusulkan pembangunan difokuskan pada indikator pertanian & perikanan yg optimal demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dua indikator itu diharapkan mendapat intervensi negara dalam menjaga ketahanan pangan & mengendalikan impor pangan.

“Adalah ideal apabila negara maritim seperti Indonesia menempatkan nilai tukar petani & nilai tukar nelayan sebagai indikator pembangunan. Petani & nelayan memegang peran penting dalam mengelola kekayaan alam yg melimpah,” katanya.

Baca juga: DPR minta pemerintah rancang kebijakan fiskal ekspansif-konsolidatif

Fraksi Gerindra DPR RI, lanjut Heri, juga mengusulkan supaya pemerintah meningkatkan pendapatan negara dari potensi-potensi sumber daya yg tersedia, termasuk menaikkan rasio pajak, sehingga negara memiliki sumber penerimaan yg cukup & mengurangi ketergantungan kepada utang sebagai sumber pembiayaan di setiap tahun anggaran.

“Dengan demikian, Fraksi Gerindra dapat menyetujui dengan catatan, kepada Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara Tahun 2019. Dengan harapan, catatan-catatan di atas jadi koreksi yg konstruktif bagi pelaksanaan APBN di tahun-tahun yg akan datang,” mengatakan Heri.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/1676146/fraksi-gerindra-dpr-ri-dorong-apbn-dilaksanakan-lebih-serius

Report

What do you think?

888 points
Upvote Downvote

Written by dono

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0