aksi 1 -
in

FPKS: Bela negara dibutuhkan tapi bukan berbentuk pendidikan militer

Anggota Kader Bela Negara, Srikandi Merah Putih & Alumni Parade Cinta Tanah Air mengenakan masker mengumpulkan sampah pastik bekas dalam aksi bersih pantai di Kampung Jawa, Banda Aceh, Aceh, Minggu (16/8/2020). ANTARA FOTO/Ampelsa/foc.

Artinya, tidak ada wajib militer, bagi perguruan tinggi dipersilakan untuk menyelenggarakan PKBN atau tidakJakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai penyelenggaraan program bela negara di lingkungan perguruan tinggi memang diperlukan, tetapi bukan berbentuk pendidikan militer, karena itu cuma wajib bagi warga yg lulus seleksi awal komponen cadangan.

Advertisements

“Untuk mendaftar jadi komponen cadangan sendiri sifatnya sukarela. Pemaksaan di sini dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia,” mengatakan Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, konstitusi Indonesia mengamanatkan bela negara merupakan hak & kewajiban bagi setiap warga & negara memfasilitasi warganya yg harap turut serta dalam usaha pembelaan negara.

Baca juga: Kasad dukung program bela negara untuk generasi milenial
Baca juga: Kader bela negara akan buka dapur biasa untuk warga terdampak COVID-19

Menurut dia, Bela Negara itu dapat berbentuk pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer sebagai calon komponen cadangan, pengabdian sebagai anggota TNI atau pengabdian sesuai profesi.

“Pendidikan kewarganegaraan ini berbentuk Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yg dapat dilakukan dalam lingkup dunia pendidikan, masyarakat & dunia pekerjaan,” ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menjelaskan dalam UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) diatur soal komponen pendukung & komponen cadangan.

Sukamta mengatakan, pada Pasal 17 UU nomor 23 tahun 2019 itu disebutkan bahwa komponen pendukung itu bersifat sukarela, lalu pada Pasal 28 diatur bahwa komponen cadangan juga bersifat sukarela.

“Artinya, tidak ada wajib militer, bagi perguruan tinggi dipersilakan untuk menyelenggarakan PKBN atau tidak,” katanya.

Dia menilai apabila kampus harap menyelenggarakannya dengan menghidupkan kembali mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan modifikasi program, tidak cuma teori tatap muka di kelas sehingga dapat dikombinasikan dengan kegiatan di luar ruangan.

Namun menurut dia hal itu bukan berbentuk pendidikan militer karena bukan dilakukan dalam rangka mencetak para kombatan.

Dia menjelaskan ancaman bagi negara saat ini tidak cuma ancaman militer, tetapi juga ancaman ekonomi, ideologi, wabah penyakit, siber.

Baca juga: Putri Koster minta orang tua tanamkan nasionalisme sejak dini

“Karena itu program bela negara tidak sering dilakukan untuk mencetak para kombatan, tetapi juga untuk mencetak generasi bangsa yg tangguh yg siap bela negara dengan bidang keahliannya masing-masing,” ujarnya.

Menurut dia yg penting adalah tujuannya adalah menumbuhkan pencerahan mahasiswa untuk hidup berbangsa & bernegara serta menanamkan nilai-nilai dasar bela negara.

Dia menjelaskan, nilai-nilai dasar bela negara meliputi sayang tanah air, sadar berbangsa & bernegara, loyal pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa & negara serta kemampuan awal Bela Negara.

“Dari sini kita harapkan akan terbentuk generasi muda penerus bangsa yg tangguh & siap membela negara dalam berbagai bidang & spektrum yg luas,” ujarnya.

Sukamta berharap program bela negara ini dapat menyumbang peningkatan kualitas indeks pembangunan manusia (HDI) bangsa Indonesia sehingga jadi bangsa yg semakin kuat & mandiri.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa program pendidikan bela negara yg diinisiasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bukan merupakan pendidikan militer.

“Itu bukan pendidikan militer tetapi bela negara, bela negara itu bukan militer, nanti kesannya itu militerisasi,” mengatakan Trenggono.

Dia mengatakan, bela negara tidak cuma diperuntukkan bagi para mahasiswa namun untuk seluruh warga negara karena harus punya jiwa bela negara.

Menurut dia, saat ini implementasi program bela negara masih dalam tahap pembahasan dengan Kemendikbud & kedepannya program bela negara akan digabungkan dengan program merdeka belajar.

Baca juga: FPKS: HUT RI momentum tunjukkan kerja nyata wujudkan kesejahteraan
Baca juga: FPKS apresiasi optimisme Presiden saat pandemi COVID-19
Baca juga: FPKS ingatkan Presiden jangan ragu rombak kabinet

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/1677030/fpks-bela-negara-dibutuhkan-tapi-bukan-berbentuk-pendidikan-militer

Report

What do you think?

888 points
Upvote Downvote

Written by dono

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0