Formappi: Masyarakat butuh pemimpin bersih dari narkoba di pilkada
in

Formappi: Masyarakat butuh pemimpin bersih dari narkoba di pilkada

Peneliti Formappi Lucius Karus (Dyah Dwi)

Jakarta (SIMAKNEWS) – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan masyarakat tengah membutuhkan sosok kepala daerah yg bersih & tidak cacat moral, seperti pernah jadi pecandu narkoba.

Advertisements

“Jika kepala daerah masih harus berurusan dengan persoalan seperti kecanduan narkoba, bagaimana ia dapat diharapkan memimpin daerahnya untuk membawa perubahan,” ujar Lucius kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Baca juga: Muhammadiyah apresiasi putusan MK melarang mantan pecandu maju pilkada

Menurut dia, figur pemimpin yg dibutuhkan masyarakat adalah yg dapat leluasa bekerja untuk menciptakan perubahan daerah itu sendiri ke arah yg lebih baik.

Oleh karena itu, mengatakan dia, tidak etis apabila seseorang yg pernah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba atau kejahatan lain jadi calon kepala daerah pada Pilkada Serentak yg bakal berlangsung pada 9 Desember 2020.

“Orang yg sejak awal bermasalah dalam proses pencalonan tak akan memberikan optimisme pada hasil pilkada melalui keterpilihan pemimpin yg berkualitas,” katanya.

Apalagi, mengatakan dia, larangan pecandu narkoba maju di pilkada sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akhir 2019.

Ia menilai putusan MK tersebut secara tidak langsung sebagai angin segar untuk mendorong calon kepala daerah yg berkualitas & berintegritas.

Jika ada partai politik mengusung calon kepala daerah mantan pecandu narkoba, Lucius menambahkan hal itu mengindikasikan kegagalan kaderisasi partai politik.

“Ini sekaligus membuktikan kaderisasi parpol tak berjalan maksimal, bahkan sekadar formalitas saja. Mereka yg dikaderisasi parpol juga tak serta merta mendapatkan jaminan untuk dicalonkan sebagai calon kepala daerah,” mengatakan Lucius.

Baca juga: Peneliti: Partai jangan usung mantan pecandu pada pilkada

Sebagaimana diketahui, MK sudah memutuskan mantan pengguna narkoba dilarang jadi calon kepala daerah sejalan dengan penolakan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pilkada 2020 yg dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10/2016.

Pasal itu melarang seseorang dengan catatan perbuatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Adapun perbuatan tercela yg dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, & berzina.

Putusan MK itu berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi, mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016.

MK menyebut bahwa pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kecuali dalam tiga kondisi.

Pertama, pemakai narkotika yg karena alasan kesehatan yg dibuktikan dengan keterangan dokter yg merawat yg bersangkutan.

Kedua, mantan pemakai narkotika yg karena kesadarannya sendiri melaporkan diri & sudah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Ketiga, mantan pemakai narkotika yg terbukti sebagai korban yg berdasarkan penetapan putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi & sudah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi, yg dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yg memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang sudah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Baca juga: Pecandu maju pilkada, Ketua PBNU minta KPU patuhi putusan MK

Baca juga: Patuhi putusan MK, Gerindra tak usung mantan pengguna narkoba

Baca juga: Bawaslu: Putusan MK beri kepastian hukum supervisi Pilkada 2020

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/1646558/formappi-masyarakat-butuh-pemimpin-bersih-dari-narkoba-di-pilkada

Report

What do you think?

888 points
Upvote Downvote

Written by dono

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0