oleh

Filep Wamafma minta penegak hukum sikapi 80 transaksi mencurigakan

Slot SimakNews.com – Filep Wamafma minta penegak hukum sikapi 80 transaksi mencurigakan,

Anggota DPD RI perwakilan Papua Barat Filep Wamafma. (ANTARA/HANS ARNOLD KAPISA)

Upaya pengusutan & penindakan hukum sangat diharapkan oleh rakyat PapuaManokwari (ANTARA) – Senator Papua Barat Filep Wamafma kembali mendesak upaya investigasi 80 transaksi mencurigakan APBD & dana Otonomi Khusus Papua sesuai laporan Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Saya apresiasi langkah PPATK & Menko Polhukam dalam upaya & penegakan langkah hukum tindak pidana korupsi. Harus ada upaya investigasi sebagai tindak lanjut laporan itu,” mengatakan Filep dalam siaran persnya di Manokwari, Kamis.

Filep Wamafma berujar, sudah saatnya aparat penegak hukum mengambil langkah tegas mengusut penyimpangan keuangan negara yg dilakukan oknum birokrat atau pejabat di pemerintahan daerah.

Ia khawatir indikasi penyimpangan uang negara tersebut bagian dari penghambat cita-cita pembangunan & kesejahteraan masyarakat Papua.

Anggota DPR RI asal Papua Barat ini menegaskan pula bahwa penyimpangan itu harus jadi perhatian PPATK, karena indikasi pembentukan sejumlah yayasan oleh oknum birokrat di daerah.

Baca juga: Senator: Tindak lanjuti secara hukum laporan PPATK terkait Dana Otsus

Hal Itu, sebut Filep Wamafma, diduga jadi sarana penyaluran uang yg sesungguhnya bukan untuk kepentingan percepatan pembangunan.

“Upaya pengusutan & penindakan hukum sangat diharapkan oleh rakyat Papua. Investigasi aparat hukum perlu kepada transaksi mencurigakan itu, baik paket proyek atau dana hibah bahkan operasional di setiap Organisasi Perangkat Daerah” tukas Filep.

Sebagai wakil rakyat Papua Barat di pusat, Filep sangat yakin kalau rakyat Papua sangat jenuh dengan praktek korupsi yg dimainkan para oknum birokrat di daerah.

“Setidaknya, pembuktian hukum atas indikasi korupsi itu, dapat memberikan efek jera,” tutur Filep.

Sebelumnya, PPATK melaporkan 80 hasil analisis transaksi mencurigakan yg bersumber dari penggunaan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) & Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Laporan PPATK menyebutkan 53 orang berasal dari lingkungan pejabat pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan & rekanan pemerintah daerah, terlibat dalam transaksi tersebut. Temuan transaksi yg mencurigakan itu berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Baca juga: Mendagri: Revisi UU 21/2001 dilengkapi aturan supervisi dana otsus
Baca juga: Anggota DPR: Dana otsus Papua belum maksimal tingkatkan kesejahteraan
Baca juga: Mahfud: Pemerintah perpanjang dana Otsus Papua

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2231006/filep-wamafma-minta-penegak-hukum-sikapi-80-transaksi-mencurigakan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *