oleh

F-PPP hormati Putusan MK terkait syarat verifikasi parpol

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi. ANTARA/Boyke Ledy Watra.

Apapun keputusan MK harus kita patuhi & hormatiJakarta (ANTARA) – Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta semua pihak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yg mengabulkan beberapa permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal tersebut berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu.

“Apapun keputusan MK harus kita patuhi & hormati,” mengatakan Achmad Baidowi atau Awiek di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan sebenarnya partai peserta Pemilu 2019 sudah mengikuti seleksi yg sangat ketat & berdasarkan Putusan MK, tidak semua syarat verifikasinya dihapus namun disederhanakan jadi cuma verifikasi administrasi.

Menurut dia, syarat verifikasi faktual sudah dianggap selesai & syarat administrasi cuma sekadar pembaharuan kalau ada perubahan nama kepengurusan partai.

“Karena verifikasi faktual sudah dianggap selesai. Syarat administrasi cuma sekadar pembaharuan tentang kalau ada perubahan nama kepengurusan, namun kalau verifikasi faktual, misalnya, kantor tidak berubah,” ujarnya.

Baca juga: Gugatan Partai Garuda soal verifikasi parpol tidak diterima MK

Baca juga: PKB nilai bijak putusan MK terkait syarat verifikasi parpol

Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan beberapa gugatan yg diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) terkait uji materi Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) kepada UUD 1945.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” mengatakan Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara nomor 55/PUU-XVIII/2020 di Jakarta, Selasa (4/5).

Kedua, menyatakan pasal 173 ayat 1 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (lembaran negara RI tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran negara RI nomor 6109 yg menyatakan partai politik peserta Pemilu merupakan partai politik yg sudah lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, sambung Anwar, juga tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik yg sudah lolos verifikasi Pemilu 2019 & lolos atau memenuhi ketentuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 diverifikasi secara administrasi namun tidak verifikasi faktual.

Sedangkan partai politik yg tidak lolos atau memenuhi ketentuan parlianmentary threshold atau ambang batas parlemen, partai politik yg cuma memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi & kabupaten serta kota & partai politik yg tidak memiliki keterwakilan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten & kota diharuskan mengerjakan verifikasi faktual maupun administrasi.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2141722/f-ppp-hormati-putusan-mk-terkait-syarat-verifikasi-parpol

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *