oleh

F-PPP DPR sambut baik rencana revisi UU ITE

-Umum-4 views

Anggota DPR RI H Syaifullah Tamliha (Antarakalsel/Fathur/Ist)

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan fraksinya menyambut baik & setuju dengan ide Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE).

beincash

Dia menilai ide & ide Presiden Jokowi tersebut harus disambut hangat bagi kehidupan demokrasi yg lebih baik.

“Kami tentu sangat setuju atas ide Presiden Jokowi untuk kembali merevisi UU ITE sekaligus menjawab pertanyaan Pak JK (Jusuf Kalla) tentang bagaimana menyampaikan kritik supaya tidak dipanggil polisi,” mengatakan Tamliha di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa anggota Komisi I DPR periode 2014-2019 sudah membahas revisi UU ITE yg diajukan pihak pemerintah dengan cuma merevisi 2 pasal saja.

Baca juga: Presiden: UU ITE dapat direvisi kalau tidak berikan rasa keadilan

Hal itu, menurut dia, dengan tujuan baik yaitu menyangkut minimum & maksimum jumlah masa penahanan untuk kasus tertentu tidak maksimal lebih dari 5 tahun.

“Sehingga seseorang yg diduga melanggar UU ITE tidak mesti harus ditahan saat menjalani penyelidikan & atau penyidikan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, saat itu yg direvisi sangat terbatas & pemerintah diwakili Menkominfo saat itu Rudiantara tidak mau memperlebar poin revisi.

Karena itu, menurut dia, berakibat masih terdapat beberapa pasal “karet” yg perlu direvisi lagi.

“UU Nomor 19 Tahun 2016 hasil revisi tersebut pun seperti kami duga sebelumnya jadi masalah bagi kebebasan mengemukakan pendapat melalui transaksi elektronik,” ujarnya.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil dukung Presiden Jokowi revisi UU ITE

Selain itu, dia mengatakan pasal “karet” dalam UU ITE sudah ada saat UU tersebut dibuat pada era Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tamliha mengatakan pasal “karet” yg sering diketahui masyarakat seperti pencemaran nama baik, penghinaan Suku, Agama, Ras, & Antar-golongan (SARA), Tata Cara Intersepsi, & bukti elektronik.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan dirinya dapat saja meminta kepada DPR untuk merevisi UU ITE kalau penerapan produk legislasi tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak dapat memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini,” mengatakan Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI & Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin, yg disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (15/2) malam.

Presiden menekankan bahwa penerapan UU ITE harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Baca juga: AJV dukung Jokowi revisi UU ITE & minta masukkan jurnalistik medsos

Jika tidak dapat memberikan rasa keadilan, Presiden mengatakan akan meminta parlemen untuk menghapus pasal-pasal karet yg ada dalam UU ITE. Sebab, menurut dia, pasal-pasal dalam UU ITE tersebut dapat jadi hulu dari persoalan hukum.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yg penafsirannya dapat berbeda-beda, yg mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ujar Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa semangat UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia supaya lebih bersih, sehat, beretika, & dapat dimanfaatkan secara produktif. Namun, dia tidak harap implementasi UU tersebut justru menimbulkan rasa ketidakadilan.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2003537/f-ppp-dpr-sambut-baik-rencana-revisi-uu-ite

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *