oleh

F-PKB harap RUU ASN segera disahkan menjadi UU

Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengangkatan Guru Honorer: Regulasi & Solusi” yg digelar Fraksi PKB DPR RI, di Komplek Parlemen, Kamis. (ANTARA/Dokumentasi FPKB)

Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN) dapat segera disahkan jadi UU.

beincash

“Mudahan-mudahan RUU ASN masuk dalam Prolegnas 2021 & diharapkan Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan & Menteri Agama, Menpan-RB dapat duduk bersama menghitung ulang bagaimana kebutuhan tenaga pengajar, kebutuhan tenaga pendidik, yg kemudian diseimbangkan dengan potensi yg ada,” mengatakan Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakan Cucun saat memberikan sambutannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengangkatan Guru Honorer: Regulasi & Solusi” yg digelar Fraksi PKB DPR RI, di Komplek Parlemen, Kamis.

Baca juga: Anggota DPR sebut mayoritas fraksi harap RUU ASN tetap dibahas

Cucun berharap FGD tersebut dapat memberikan manfaat & masukan yg baik dalam proses pembahasan RUU a quo nantinya.

“Diskusi ini terkait regulasi & solusi bagi masa depan, semoga FGD ini menghasilkan hal-hal yg terbaik,” ujarnya.

Dalam FGD tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan kebijakan yg mengatur mengenai nasib guru honorer masih bersifat parsial sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan profesi guru yg sesungguhnya.

Menurut dia, kebijakan terkait guru honorer yg masih bersifat parsial karena belum komperhensif dari kebutuhan sesungguhnya.

“Sebenarnya kebutuhan terkait kebijakan guru honorer ini terlebih mengenai isu kesejahteraan guru, semestinya sudah holistik, komprehensif, & sempurna,” ujarnya.

Dia menilai ada dua hal yg menciptakan kebijakan bagi guru honorer masih bersifat parsial, pertama, terkait kebijakan rekrutmen satu juta guru honorer untuk mengikuti seleksi pegawai dengan pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Kami di Komisi X menilai kebijakan ini sesungguhnya kebijakan untuk jangka pendek. Tetapi saat yg sama, kami kaget karena di saat bersamaan BKN & Menpan RB termasuk Kemendikbud tiba-tiba di publik mengumumkan bahwa jalur PNS untuk guru honorer ditutup,” katanya.

Namun Syaiful mengaku langsung mengklarifikasi ke Mendikbud kalau penutupan cuma untuk tahun ini saja.

Politisi PKB itu menilai kebijakan tersebut tidak komprehensif & betul-betul sangat parsial bahkan dalam temuannya yg layak guru terbaik jadi PNS bukan sebagai jalur PPPK, dengan berbagai pertimbangannya.

Kedua menurut dia, terkait adanya kebutuhan kebijakan luar biasa yg sifatnya memang urgen yg perlu regulasi terkait pengaturan mengenai profesi guru.

Dia mendorong untuk dilakukan revisi terkait regulasi yg ada yg masih dianggap belum sepenuhnya dalam semangat membangun kebijakan yg holistik terkait dengan guru ini.

Dalam FGD tersebut hadir sebagai narasumber antara lain Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Direktur Jenderal GTK Kemendikbud Iwan Syahril, Direktur Agama, Pendidikan, & Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, & Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim.

Baca juga: Ketua Baleg DPR RI sebut Supres RUU ASN sudah turun

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2076458/f-pkb-harap-ruu-asn-segera-disahkan-menjadi-uu

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *