oleh

F-PAN sampaikan poin-poin harus diperhatikan revisi UU ITE

-Umum-3 views

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Dewanto Samodro

Persoalan penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, & penyebaran data yg tidak benar, cukup diatur KUHP.Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay memberikan poin-poin yg harus mendapat perhatian apabila merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE).

beincash

Pertama, menurut dia, perubahan tersebut harus disempurnakan & disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi (TI) yg ada.

“Karena teknologi informasi ini perubahannya sangat cepat. Tidak menunggu tahun, kadang perubahannya dalam hitungan pekan atau bulan,” mengatakan Saleh di Jakarta, Selasa.

Baca juga: F-NasDem: Tepat rencana kaji ulang UU ITE

Kalau UU ITE mau direvisi, menurut dia, sekalian disesuaikan dengan perkembangan TI kontemporer, termasuk perkembangan media-media sosial.

Selain itu, juga harus dipertimbangkan keadaan pandemi yaitu masyarakat banyak beraktivitas dengan mengpakai internet namun tetap hati-hati supaya tidak ada pasal-pasal karet lain yg mudah menjerat seperti sebelumnya.

Kedua, lanjut Saleh, revisi harus diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi, bukan penekanan pada upaya pemidanaan.

“Berkenaan dengan aturan pidana, sebaiknya diatur di dalam KUHP, misalnya persoalan penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, penyebaran data yg tidak benar, & lain-lain. Dengan begitu, implementasi UU ITE lebih mudah, tidak ada tumpang-tindih,” ujarnya.

Saleh menegaskan bahwa FPAN mengapresiasi perhatian & kepedulian Presiden Jokowi kepada isu-isu aktual yg mencuat di tengah masyarakat, termasuk persoalan terkait dengan penerapan UU ITE.

Baca juga: Anggota DPR apresiasi arahan Jokowi supaya berhati-hati terapkan UU ITE

Menurut dia, selama ini disinyalir ada banyak anggota masyarakat yg dipidana dengan mengpakai pasal-pasal “karet” dalam UU tersebut.

“Pakar hukum sendiri menyebut bahwa ada pasal karet di dalam UU itu. Tidak cuma itu, aturan yg diatur tersebut juga ternyata sudah diatur di dalam KUHP, setidaknya substansinya sama,” ujarnya.

Menurut dia, urgensi perubahan UU ITE juga sudah dirasakan semua fraksi yg ada. Dengan demikian, kalau nanti ada usulan itu, diyakini akan disetujui mayoritas fraksi.

Saleh mengatakan bahwa FPAN bahagia kalau pemerintah menginisiasi perubahan UU ITE karena biasanya kalau pemerintah yg mengusulkan, birokrasi pelaksanaannya lebih mudah & tidak berbelit.

“Apalagi, substansi perubahannya sudah jelas. Di DPR tentu tidak akan banyak dipersoalkan lagi,” ujarnya.

Baca juga: Azis Syamsuddin sambut baik rencana pemerintah revisi UU ITE

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2002241/f-pan-sampaikan-poin-poin-harus-diperhatikan-revisi-uu-ite

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *