oleh

Eva Sundari: Tidak perlu bahas semua pasal RUU KUHP

Slot SimakNews.com – Eva Sundari: Tidak perlu bahas semua pasal RUU KUHP,

Direktur Institut Sarinah Eva Kusuma Sundari, M.A., M.D.E. ANTARA/dokumen pribadi

Setuju, adu argumen ke top list issues (masalah daftar teratas)Semarang (ANTARA) – Direktur Institut Sarinah Eva Kusuma Sundari sependapat dengan pernyataan sejumlah anggota Komisi III DPR RI yg menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tidak semua pasal, cukup yg top list issues.

“Setuju, adu argumen ke top list issues (masalah daftar teratas) atau sejumlah pasal di antara 628 pasal yg jadi perhatian hingga muncul pro & kontra di tengah masyarakat,” mengatakan Eva Kusuma Sundari, M.A., M.D.E. yg pernah jadi anggota Komisi III (Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, & Keamanan) menjawab pertanyaan ANTARA, di Semarang, Jumat malam.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyarankan supaya tidak perlu membahas ulang semua pasal dalam RUU KUHP, tetapi cukup beberapa pasal saja yg kontroversial & jadi perdebatan di publik.

“Harus disepakati antara Komisi III DPR & Pemerintah, ekonomis saya tidak perlu (semua pasal dibahas), kecuali 14 hingga 16 pasal yg ramai & mendapatkan sorotan di tengah masyarakat,” mengatakan Arsul, di Jakarta, Kamis (10/6).

Arsul Sani memandang tidak perlu semua pasal dalam RUU KUHP. Jika dibahas satu per satu, khawatir tidak akan selesai dibahas di DPR.
Baca juga: Kemenkumham: Menyusun KUHP di negara penuh ragam bukan perkara mudah

Eva K. Sundari sependapat pasal-pasal dalam RUU KUHP yg sudah disepakati Komisi III DPR RI periode 2014—2019 tidak perlu dibahas kembali.

Hal itu termasuk Pasal 79 RUU KUHP yg menyebutkan penetapan denda paling banyak berdasarkan kategori 1 hingga 8, yakni Kategori I, Rp1.000.000,00; Kategori II, Rp10.000.000,00; Kategori III, Rp50.000.000,00; & Kategori IV, Rp200.000.000,00.

Selanjutnya, Kategori V, Rp500.000.000,00; Kategori VI, Rp2.000.000.000,00; Kategori VII, Rp5.000.000.000,00; & Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00.

Eva yg pada periode 2014—2019 sebagai anggota Komisi XI (Bidang Keuangan & Perbankan) dari Fraksi PDIP DPR RI menyebutkan Pasal 79 Ayat (2) RUU KUHP menyatakan apabila terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

“Jika di tengah proses ada pasal yg kontroversial, disusulkan dibahas, asal mengharapkan pembahasan transparan & terbuka,” mengatakan Eva K. Sundari.

Ia menyebutkan hal itu termasuk merespons usulan masyarakat, misalnya soal kebebasan beragama & berkeyakinan yg masih dikhawatirkan para aktivis HAM.

Di sisi lain, mengatakan Eva K. Sundari, kelompok perempuan juga mengharapkan pasal terkait dengan susila yg masih male bias (bias laki-laki).
Baca juga: Pakar: Pasal perzinaan di RUU KUHP upaya melindungi perempuan
Baca juga: Kemenkumham harapkan RUU KUHP disahkan 2021

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2206590/eva-sundari-tidak-perlu-bahas-semua-pasal-ruu-kuhp

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *