oleh

ELSAM: RUU PDP jangan hadirkan sanksi pidana baru

Slot SimakNews.com – ELSAM: RUU PDP jangan hadirkan sanksi pidana baru,

Direktur Eksekutif Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mendorong DPR supaya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) tidak menghadirkan sanksi pidana baru.

“Sanksinya cukup administrasi & denda administrasi,” mengatakan Wahyudi Djafar ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Dalam RUU PDP yg saat ini sedang didiskusikan oleh Panitia Kerja (Panja) DPR & Pemerintah, terdapat pembahasan yg mengatur tentang sanksi administrasi, denda administrasi, & sanksi pidana. Adapun sanksi pidana yg tercantum di dalam RUU PDP adalah sanksi pidana yg mengatur tentang pidana penjara & pidana denda.

Menurut Wahyudi, sanksi pidana dapat merujuk pada sanksi yg terdapat di dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan-perbuatan yg dilarang & terkait dengan penyalahgunaan data sudah diatur pada Pasal 30-35 UU ITE, berikut dengan sanksi pidana yg tercantum dalam Pasal 45 UU ITE.

Baca juga: Peretasan kian marak belum gugah pembuat UU percepat bahas RUU PDP
Baca juga: Anggota DPR ajak pemerintah segera selesaikan RUU PDP
Baca juga: Puan sebut perlu lembaga independen awasi proteksi data pribadi

Oleh karena itu, ELSAM menilai bahwa RUU PDP tidak perlu mengatur kembali tentang sanksi pidana baru untuk menghindari risiko terbentuknya pasal yg tumpang tindih.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran akan terjadi fenomena kriminalisasi berlebih apabila RUU PDP menghadirkan sanksi pidana baru, seperti yg terjadi pasca implementasi UU ITE di Indonesia.

Pada bulan Oktober tahun 2020, tercatat 324 kasus UU ITE yg terjadi di Indonesia. Belajar dari jumlah kasus UU ITE, Wahyudi harap menghindari lonjakan kasus yg mungkin akan terjadi di Indonesia apabila RUU PDP menetapkan sanksi pidana baru.

Selain itu, menurut Wahyudi, pemberlakuan sanksi administrasi & denda administrasi akan lebih adil kepada seluruh pihak. Pernyataan tersebut merujuk pada RUU usulan pemerintah yakni pelaku yg dapat dipidana cuma pengendali atau pemroses data swasta, sedangkan pemerintah tidak dapat dipidana.

“Lebih fair (jika) cuma diterapkan sanksi administrasi atau denda administrasi,” ujarnya menambahkan.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2296106/elsam-ruu-pdp-jangan-hadirkan-sanksi-pidana-baru

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *