oleh

ELSAM: Jangan sampai RUU PDP berpotensi menjerat para jurnalis

Slot SimakNews.com – ELSAM: Jangan sampai RUU PDP berpotensi menjerat para jurnalis,

Peneliti Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) Alia Yofira dalam seminar bertajuk Pinjaman Online & Absennya Perlindungan Negara yg disiarkan secara langsung di kanal YouTube LBH Jakarta, Jumat. (10/9/2021). ANTARA/Putu Indah Savitri/pri

Jakarta (ANTARA) – Peneliti Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) Alia Yofira memperingatkan pemerintah supaya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) tidak berpotensi menjerat para jurnalis.

“UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik, red.) sudah bermasalah, jangan hingga ada lagi tambahan masalah dari RUU PDP yg berpotensi menjerat kerja-kerja jurnalis,” mengatakan Alia dalam seminar bertajuk “Pinjaman Online & Absennya Perlindungan Negara” yg disiarkan secara langsung di kanal YouTube LBH Jakarta, Jumat.

Alia berpandangan bahwa terdapat ketidakjelasan pada definisi data sensitif yg diatur dalam RUU PDP. RUU tersebut menyebutkan bahwa data keuangan pribadi termasuk sebagai data yg bersifat sensitif.

Menurut Alia, pernyataan tersebut beririsan dengan tugas para jurnalis atau organisasi masyarakat sipil yg mengumpulkan data terkait transparansi kekayaan pejabat publik. Bahkan, jurnalis juga mempublikasikan data keuangan pejabat yg diperoleh kepada masyarakat.

Baca juga: DPR RI ingatkan komitmen pemerintah selesaikan RUU PDP

Baca juga: Akademisi ingatkan RUU PDP harus segera disahkan

Berdasarkan pandangan tersebut, Alia merasa ketidakjelasan definisi terkait tipe data sensitif dapat membahayakan tugas para jurnalis maupun organisasi masyarakat sipil yg mengumpulkan data kekayaan pejabat publik. “Perlu kejelasan dari definisi & jenis-jenis data sensitif,” ucap Alia.

Catatan selanjutnya adalah perumusan sanksi. Keberadaan pasal-pasal “karet” dengan ancaman sanksi pidana dapat menciptakan over kriminalisasi seperti yg terjadi pada penetapan UU ITE, tutur Alia.

Berlandaskan pada kekhawatiran tersebut, ia mengatakan pemerintah dapat merujuk pada sanksi yg sudah dicantumkan di regulasi yg sudah ada, seperti KUHP, daripada menciptakan sanksi baru.

“Tidak menciptakan pasal baru yg menciptakan kemungkinan over kriminalisasi yg baru,” ujar peneliti ELSAM ini.

Selain catatan mengenai kejelasan definisi & data sensitif & perumusan sanksi, ia juga berharap supaya pemerintah menetapkan cakupan material & teritorial terkait RUU PDP, memperjelas dasar hukum pemrosesan data pribadi, menjelaskan kewajiban pengendali & pemroses data pribadi, hingga menekankan perlunya pembentukan otoritas pengawas yg independen.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2384873/elsam-jangan-sampai-ruu-pdp-berpotensi-menjerat-para-jurnalis

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *