oleh

DPRP Papua Barat mempertanyakan pembagian 2,25 persen dana Otsus Papua

Slot SimakNews.com – DPRP Papua Barat mempertanyakan pembagian 2,25 persen dana Otsus Papua,

Arsip foto – Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan & Pembangunan untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua Barat di kabupaten Manokwari, Jumat (4/6/2021). ANTARA/Hans Arnold Kapisa.

Pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan kewenangan kepada Papua & Papua Barat…Manokwari (ANTARA) – Wakil Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRP Papua Barat Dominggus Urbon, di Manokwari, Jumat, menilai pemerintah pusat masih saja berperan sebagai event organizer (EO) pembangunan Papua dalam konteks otonomi spesifik (otsus), sehingga mempertanyakannya. “Artinya, pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan kewenangan kepada Papua & Papua Barat untuk mengelola sendiri 2,25 persen dana Otsus Papua yg bersumber dari Dana Alokasi Umum APBN,” mengatakan Dominggus Urbon. Ia menyatakan bahwa 2,25 persen dana Otsus Papua merupakan hak, kewenangan, & tanggung jawab air mata darah orang asli papua yg dikelola langsung oleh dua pemerintah daerah di Tanah Papua ini. “Pemerintah pusat harus sanggup menjawab salah satu poin krusial tentang anggaran yg tidak seutuhnya diberikan kepada daerah di masa otsus saat ini,” mengatakan dia. Dominggus Urbon menyatakan, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang penambahan 0,25 persen dari total DAU nasional jadi 2,25 persen diberikan kepada Papua, namun dipecahkan lagi jadi dua bagian, yakni 1 persen bersitaf block grant dikelola Pemerintah Papua & Papua Barat, sedangkan 1,25 persen dalam bentuk spesifik grant dikelola oleh pemerintah pusat Hak ini, menurut Urbon, merupakan satu kekeliruan dalam pendidikan politik & pembangunan, karena 1,25 persen yg dikelola pemerintah pusat dasar hukumnya mengacu pada undang-undang sektoral. Sedangkan UU Otsus merupakan lex spesialis menyelenggarakan dalam perdasus & perdasi. “Sehingga dana 1,25 persen bukan dana otsus tetapi APBN, karena dasar hukum penyelenggaraannya undang-undang sektoral,” mengatakan Dominggus Urbon pula. Urbon lalu mengatakan bahwa kalau pun anggaran 1,25 persen DAU nasional jadi dana otsus, maka dipastikan pemerintah pusat sudah mengerjakan pelanggaran kepada kewenangan, hak & kewajiban orang asli Papua. “Pemerintah pusat sebaiknya tidak pecahkan DAU nasional 2,25 persen, karena Otsus merupakan air mata darah orang Papua, sebagai solusi konflik dalam pembangunan untuk kesejahteraan orang di Tanah Papua ini,” ujarnya lagi.
Baca juga: Senator: Tindak lanjuti secara hukum laporan PPATK terkait Dana Otsus
Baca juga: Anggota DPR: Dana otsus Papua belum maksimal tingkatkan kesejahteraan

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2258738/dprp-papua-barat-mempertanyakan-pembagian-225-persen-dana-otsus-papua

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *