oleh

DPRD Sumbar membentuk pansus indikasi penyelewengan dana COVID-19

-Umum-3 views

Arsip-Tiga fraksi DPRD Sumbar ultimatum gubernur terkait bantuan langsung tunai bagi masyarakat saat COVID-19 (ANTARA/ Mario Sofia Nasution)

DPRD berpijak pada temuan BPK, angkanya sekitar Rp160 miliarPadang, (ANTARA) – DPRD Sumatera Barat (Sumbar) membentuk panitia spesifik (pansus) untuk menindaklanjuti indikasi penyimpangan anggaran penanganan pandemi COVID-19 senilai Rp160 miliar pada tahun 2020.

beincash

Wakil Ketua Pansus Nofrizon, di Padang, Selasa, mengatakan indikasi penyimpangan ini berdasarkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia mengatakan pansus ini sudah dibentuk DPRD Sumbar sejak 17 Februari 2021, & sudah bekerja untuk menindaklanjuti semua temuan BPK tersebut.

“DPRD berpijak pada temuan BPK, angkanya sekitar Rp160 miliar, sudah satu pekan kami bekerja, penyelewengan berkaitan dengan pengadaan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer,” katanya pula.

Dia menyebutkan ada temuan LHP BPK bahwa dana diberikan ke Pemprov Sumbar sebesar Rp160 miliar di tahun 2020 & yg dipakai sebesar Rp150 miliar.

“Harusnya dikembalikan Rp10 miliar, & temuan BPK ada indikasi Rp49 miliar dicurigai & diragukan penggunaannya,” mengatakan dia lagi.

Ia mengatakan hasil pansus sudah didalami, setelah itu pihaknya juga memanggil rekanan yg memproduksi & menjual hand sanitizer.

“Rekanan itu ditanya darimana dapat izin, diakui oleh rekanan itu memperoleh izin dari istri Kepala BPBD Sumbar,” katanya pula.

Dia mengatakan perusahaan tersebut menciptakan batik, tetapi malah mengadakan hand sanitizer, dan anggaran tidak sedikit dipakai bahkan banyak dibayar tunai hingga berjumlah miliaran rupiah.

Pengadaan hand sanitizer itu terjadi pembengkakan harga, & hal itu menurutnya, diakui oleh Kepala BPBD Sumbar saat rapat bersama pansus.

“Dia mengakui bahwa istrinya dapat untung Rp5 ribu setiap botol. Harga dari Rp9 ribu jadi Rp35 ribu & itu baru satu item yg kami dalami, belum lagi yg lain seperti kacamata, masker, hazmat, & lainnya,” katanya lagi.

Pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan BNPB di Jakarta sebagai pembanding harga-harga dalam pengadaan peralatan COVID-19 tersebut.

Pansus akan terus bekerja hingga persoalan tuntas. Selain dengan BPBD, juga bakal diadakan pertemuan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya & tidak menutup kemungkinan mantan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga bakal ditanya soal itu.

“Itu tergantung lah nanti, kami sesuai dengan LHP BPK, tetapi belum ada pembicaraan ke sana karena pansus waktunya terbatas, namun dapat jadi berkembang hingga ke sana,” mengatakan dia pula.
Baca juga: Sumbar masuk zona kuning COVID-19
Baca juga: 2.412 tenaga kesehatan di Sumbar sudah divaksin COVID-19

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2014662/dprd-sumbar-membentuk-pansus-indikasi-penyelewengan-dana-covid-19

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *