oleh

DPRD Sulbar siapkan hak interpelasi ke Gubernur

Slot SimakNews.com – DPRD Sulbar siapkan hak interpelasi ke Gubernur,

Sekretaris Komisi II DPRD Sulbar Hatta Kainang, di Mamuju, Kamis (29/7/2021). ANTARA Foto/M Faisal Hanapi

Lima fraksi di DPRD Sulbar menyepakati akan mengerjakan interpelasi kepada Pemerintah SulbarMamuju (ANTARA) – DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mempersiapkan hak interpelasi kepada Pemerintah Sulbar atas belum disalurkannya bantuan hibah APBD Sulbar untuk kepentingan masyarakat.

“Lima fraksi di DPRD Sulbar menyepakati akan mengerjakan interpelasi kepada Pemerintah Sulbar yg hingga saat ini belum menyalurkan alokasi anggaran hibah & bantuan sosial kepada masyarakat,” mengatakan Sekretaris Komisi II DPRD Sulbar Hatta Kainang, di Mamuju, Kamis.

Ia mengatakan, lima fraksi yg akan mengerjakan interpelasi, yaitu Fraksi NasFem, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, & Fraksi Kebangkitan Nasional yg merupakan koalisi PKB & PAN.

Menurut dia, DPRD Sulbar sudah minta kepada Pemerintah Provinsi Sulbar mempercepat belanja hibah untuk kepentingan pembangunan di Sulbar, karena sudah sangat dibutuhkan masyarakat.

“Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar diminta untuk mempercepat proses administrasi belanja hibah tersebut, supaya masyarakat merasakan pembangunan,” katanya.

Namun, mengatakan dia lagi, belanja hibah untuk kepentingan pembangunan Sulbar sebesar Rp103 miliar belum disalurkan, karena persoalan administrasi.

Karena itu, ia mengatakan, hal interpelasi akan dipakai supaya masyarakat dapat secepatnya merasakan anggaran pembangunan di tengah pandemi COVID-19 ini.

“Belanja hibah tersebut sudah dianggarkan melalui APBD Sulbar yg belum disalurkan untuk kepentingan publik, di antaranya untuk pembangunan rumah ibadah, untuk kelompok tani & nelayan serta hibah lembaga, jadi harus secepatnya disalurkan,” katanya pula.

Ia mengatakan, belanja hibah tersebut segera diproses, karena dapat mengakibatkan keterlambatan realisasi APBD 2021 Sulbar.

“Belanja hibah ini sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) & Peraturan Gubernur (Pergub) APBD 2021 serta tertuang dalam Rencana Kerja & Anggaran (RKA) & Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD, selain itu sudah terdapat penerimanya by name by address,” katanya.

Dia menyampaikan, belanja hibah APBD 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga harus secepatnya diproses untuk mendukung pembangunan di Sulbar.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar juga sudah menyampaikan bahwa belum disalurkannya anggaran hibah bansos APBD Sulbar, karena pemerintah berhati-hati jangan hingga melanggar aturan penggunaannya.

“Pemerintah belum menyalurkan anggaran hibah, karena berhati-hati supaya penyalurannya tidak melanggar aturan,” katanya pula.
Baca juga: Gubernur Sulbar minta program APBD dikerjakan cepat
Baca juga: Akibat pandemi belanja Sulbar naik 12 kali lipat

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2296870/dprd-sulbar-siapkan-hak-interpelasi-ke-gubernur

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *