oleh

DPRD & Pemkot Pariaman tunda penetapan Perda RTRW

Wali Kota Pariaman Genius Umar menyampaikan Pemkot Pariaman terkait dengan penetapan Perda, di Pariaman, Sumbar, Jumat (7/5/2021). (Antarasumbar/Aadiaat M. S.)

Perda RTRW itu berbeda tata cara pembahasannya dengan perda lainnyaPariaman (ANTARA) – DPRD Kota Pariaman & pemerintah kota (pemkot) setempat menunda menetapkan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman 2010-2030 jadi peraturan daerah (perda).

“Perda RTRW itu berbeda tata cara pembahasannya dengan perda lainnya,” mengatakan Wakil Ketua DPRD Pariaman Mulyadi usai rapat paripurna, di Pariaman, Sumatera Barat, Jumat.

Ia mengatakan untuk perda lain Pemkot Pariaman cuma berurusan dengan Gubernur Sumbar, sedangkan Perda RTRW harus ada persetujuan substansi dari Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dia menyampaikan, pihaknya sudah mengajukan persetujuan substansi tahap I, namun karena pembahasannya tertunda akibat COVID-19 & dilanjutkan persetujuan substansi tahap II.

“Persetujuan substansi tahap II sudah turun, namun prosesnya ada dua hingga tiga bulan, sehingga kami tidak dapat mengesahkannya hari ini,” katanya pula.

Pengajuan Raperda Perubahan atas Perda No 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman 2010-2030 dilakukan oleh Pemkot Pariaman bersamaan dengan dua Perda lainnya.

Adapun dua perda tersebut, yaitu Perubahan Ketiga Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga serta Perda Pencegahan & Peningkatan Kualitas kepada Penataan Perumahan Kumuh & Pemukiman Kumuh.

Kedua raperda tersebut disetujui oleh DPRD Kota Pariaman jadi perda.

Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan penundaan tersebut terjadi karena adanya perubahan peraturan dari pemerintah pusat, sehingga ketika pihaknya sedang pembahasan di DPRD ada lagi pembahasan berikutnya.

Setelah pembahasan dari Pemkot Pariaman & DPRD dilanjutkan ke tingkat provinsi, lalu Kementerian ATR/BPN.

“Jadi karena ada beberapa instansi yg terlibat, maka membutuhkan waktu lagi,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Pemkot Pariaman mengajukan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) kepada DPRD setempat untuk dibahas & ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda) yg salah satunya terkait perubahan RTRW.

Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan perubahan RTRW penting dilakukan karena melihat dinamika pembangunan, sehingga diperlukan perubahan tata ruang, & hal itu sesuai dengan undang-undang.

“Hal ini sudah dievaluasi oleh provinsi & kementerian,” katanya pula.
Baca juga: DPRD minta penetapan RSUD Pariaman rujukan COVID-19 dikaji ulang
Baca juga: DPRD Pariaman hindari ujaran kebencian dalam Pilkada

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2145518/dprd-dan-pemkot-pariaman-tunda-penetapan-perda-rtrw

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *