oleh

DPRD minta pelanggaran perda tata niaga tembakau ditindak

Slot SimakNews.com – DPRD minta pelanggaran perda tata niaga tembakau ditindak,

Dokumen tembakau Madura (Abd Aziz)

Pamekasan (ANTARA) – DPRD Pamekasan, Jawa Timur meminta supaya temuan kasus pelanggaran kepada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budaya, & Perlindungan Tembakau Madura supaya ditindak tegas, karena merugikan petani tembakau.

“Kalau memang sudah terbukti ada pelanggaran, harus ditindak tegas, sesuai dengan ketentuan yg berlaku, yakni Perda Tata Niaga Tembakau,” mengatakan Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman, menanggapi temuan regu pemantau tata niaga tembakau di Pamekasan, Selasa (14/9) malam..

Sebelumnya, regu pemantau tata niaga tembakau di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur menemukan adanya praktik pelanggaran tata niaga tembakau selama mengerjakan pemantauan di sejumlah pabrikan di wilayah itu.

Bentuk pelanggaran berupa pemotongan berat pembungkus tikar yg mencapai 3 kilogram.

Baca juga: Menperin diminta bantu atasi lesunya permintaan tembakau oleh industri

Sebab, sesuai ketentuan, potongan berat tikar pembungkus 2 kilogram, dengan ketentuan, apabila dalam tiap kemasan berat kotornya hingga dengan 50 kilogram, & potongan 3 kilogram kalau dalam tiap kemasan berat kotornya di atas 50 kilogram.

“Yang pernah kami temukan saat mengerjakan pemantauan, yg dipotong 3 kilogram, justru tembakau yg berat kotornya di bawah 50 kilogram,” mengatakan juru bicara regu pemantau tata niaga tembakau dari unsur paguyuban petani tembakau Pamekasan Moh Munir.

Munir menjelaskan, sudah melaporkan temuan itu ke bagian penegak Perda Pemkab Pamekasan, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), akan tetapi hingga kini belum diproses.

Tim ini selanjutnya melaporkan ke DPRD Pamekasan supaya dapat mendapatkan dukungan politik dari lembaga legislatif tersebut.

Menurut Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman, kalau pelanggaran kepada Perda Tata Niaga Tembakau dibiarkan, maka ke depan berpotensi akan terjadi pelanggaran lagi.

“Maka dari itu, supaya dapat memberikan efek jera, temuan regu pemantau itu hendaknya ditindak lanjuti, diproses secara hukum, sesuai dengan ketentuan yg berlaku, dalam hal ini mengacu kepada Perda Tata Niaga Tembakau,” mengatakan Fathor.

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budaya, & Perlindungan Tembakau Madura itu, berpotensi diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50 juta rupiah.

Semangat dari Perda Tata Niaga Tembakau itu, dalam rangka mewujudkan praktik tata niaga tembakau yg jujur, & berpihak kepada kepentingan para petani tembakau.

Baca juga: Asosiasi harap tarif cukai hasil tembakau tak naik tahun depan
Baca juga: Gappri minta pemerintah tak naikkan cukai hasil tembakau pada 2022

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2393041/dprd-minta-pelanggaran-perda-tata-niaga-tembakau-ditindak

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *