oleh

DPRD Kota Bogor menyetujui Raperda PAM menjadi perda

Slot SimakNews.com – DPRD Kota Bogor menyetujui Raperda PAM menjadi perda,

Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (29/6/2021), dihadiri anggota secara langsung & secara online. ANTARA/HO-Humpro DPRD

Raperda itu juga mengatur adanya subsidi bagi warga tidak sanggup & objek sosial lainnyaBogor (ANTARA) – DPRD Kota Bogor melalui forum rapat paripurna menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Air Minum (Raperda PAM) Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan jadi peraturan daerah (perda).

Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Jenal Mutaqin, didampingi Wakil Ketua III DPRD Eka Wardhana serta dihadiri oleh beberapa anggota, yakni Devie Prihartini Sultani, Safrudin Bima, Laniasari, Rusli Prihatevy, Maesaroh, & Ahmad Aswandi.

Pimpinan & anggota DPRD lainnya mengikuti rapat paripurna secara online dari lokasinya masing-masing.

Pimpinan rapat paripurna Jenal Mutaqin mengetukkan palu tanda disetujuinya Raperda PAM Perumda Tirta Pakuan jadi Perda PAM Perumda Tirta Pakuan, setelah semua anggota DPRD yg hadir, baik secara langsung maupun secara online, menyatakan setuju.

Sebelum disetujui, Pimpinan Pansus Raperda PAM Safrudin Bima membacakan laporan dari Pansus Raperda PAM.

Menurut Safrudin Bima, Raperda PAM ini mengatur mengenai pelayanan air minum dari Perumda Tirta Pakuan kepada warga Kota Bogor.

“Raperda itu juga mengatur adanya subsidi bagi warga tidak sanggup & objek sosial lainnya,” katanya.

Dia menuturkan, DPRD mendorong Perumda Tirta Pakuan untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi semua lapisan masyarakat, termasuk objek sosial tertentu yg perlu diproteksi, sehingga sanggup menjangkau layanan air minum.

Perumda Tirta Pakuan, mengatakan dia, adalah BUMD Kota Bogor yg dinyatakan sehat & sering memberikan keuntungan kepada Pemerintah Kota Bogor, sehingga perlu ditingkatkan fungsi sosialnya.

Anggota Pansus Raperda PAM Rusli Prihatevy mengatakan, penyusunan Raperda PAM yg pada hari ini disetujui jadi perda, sudah sesuai dengan peraturan di atasnya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan & Penetapan Tarif Air Minum.

Ia menuturkan, melalui Perda PAM yg baru disetujui, mengatur bahwa penetapan tarif air minum dilakukan oleh kepala daerah berpedoman pada tarif batas atas & tarif batas bawah yg ditetapkan gubernur.

“Kepala daerah juga menerima usulan tarif dari direksi yg dihinggakan melalui dewan pengawas, setelah melalui proses evaluasi & sudah dikonsultasikan dengan forum pelanggan,” katanya pula.
Baca juga: Survei SB IPB, pelanggan puas pada kinerja PDAM Kota Bogor
Baca juga: Jadi Perumda, PDAM Tirta Pakuan Bogor diharapkan lebih profesional

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2239322/dprd-kota-bogor-menyetujui-raperda-pam-menjadi-perda

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *