Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar menyatakan selain menolong pemerintah dalam pemulihan ekonomi akibat pandemiCOVID-19, lembaga penyiaran diharapkan dapat jadi garda terdepan untuk memerangi radikalisme & informasi hoaks. ANTARA/HO-Dok Humas DPRD Jabar.
….garda terdepan untuk memerangi radikalisme & informasi hoaksBandung (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan, selain menolong pemerintah dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, lembaga penyiaran diharapkan dapat jadi garda terdepan untuk memerangi radikalisme & informasi hoaks.
“Adalah tanggung jawab bersama sebagai warga Jawa Barat. Hanya melalui dunia penyiaran ini segala pengenalan kebijakan & nilai-nilai tersebut dapat dilakukan karena ruang lingkupnya sangat luas & cepat,” mengatakan Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman, di Bandung, Sabtu.
Bedi mendorong pada momentum Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-88 Tahun 2021 Jabar lembaga penyiaran di Jabar untuk bersama-sama menolong membangkitkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
Hal tersebut, mengatakan dia, sejalan dengan tema Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-88 Jabar, yakni “Peran Lembaga Penyiaran dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 untuk mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin”.
“Lembaga penyiaran secara gotong royong menolong membangkitkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19 di Jawa Barat,” mengatakan dia.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, lembaga penyiaran memiliki peran penting dalam pengenalan & edukasi, khususnya soal penanganan pandemi COVID-19.
Apalagi, lembaga penyiaran menyebarluaskan informasi dengan interaktif. Informasi yg dikemas dalam bentuk video & suara, mengatakan Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.
Selain itu, Kang Emil pun menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Jabar melalui Dinas Komunikasi & Informatika Jabar intens menjalin kerja sama dengan lembaga penyiaran untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.
“Alhamdulillah lewat Diskominfo, kehumasan dapat bermitra luar biasa terkait vaksinasi, & kerja sama lainnya ke seluruh media,” katanya pula.
Menurut Kang Emil, Pemprov Jabar saat ini menerapkan konsep pentahelix dengan menggandeng lima unsur, yakni akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, & media, dalam setiap proses & kegiatan pembangunan.
Keterlibatan lima unsur tersebut dapat menciptakan proses pembangunan di Jabar berjalan lebih efektif & efisien.
“Jadi rumus inilah yg jadi teori baru dalam pembangunan, makanya Pemerintah Provinsi Jabar membuka diri bagi yg mensayangi Jabar untuk terlibat dalam menciptakan keputusan,” katanya lagi.
Baca juga: Kominfo: Harsiarnas ke-88 momentum migrasi ke TV digital
Baca juga: Ketua DPR harap lembaga penyiaran jadi media yg mencerdaskan bangsa
Komentar