oleh

DPRD dorong Pemprov NTB cari pinjaman atasi terbatasnya APBD

Slot SimakNews.com – DPRD dorong Pemprov NTB cari pinjaman atasi terbatasnya APBD,

Ketua Komisi III yg juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Sambirang Ahmadi. ANTARA/Nur Imansyah

APBD NTB benar-benar dapat sehat, diperkirakan pinjaman yg harus diperoleh sekitar Rp1 triliunMataram (ANTARA) – DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pemerintah provinsi mengambil langkah “creative financing” atau pembiayaan kreatif dengan cara mencari suntikan atau meminjam dana melalui pihak lain, guna mengatasi terbatasnya Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021 akibat akibat pandemi COVID-19.

“Kami mendorong pemerintah untuk mengerjakan “creative financing”. Pemprov NTB juga belum pernah mengerjakan pinjaman daerah, misalkan melalui BUMN yg ditugaskan negara untuk menolong pembiayaan. Kami dorong supaya APBD kita ini sehat & dapat kembali normal,” mengatakan Ketua Komisi III yg juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Sambirang Ahmadi, di Mataram, Senin.

Ia menilai, hantaman akibat pandemi COVID19 terbilang sangat terasa & cukup luar biasa, khususnya dari sisi perekonomian daerah. Betapa tidak, APBD NTB mengalami tekanan yg bukan main.

Terlebih masih banyaknya pekerjaan rumah atau PR yg harus ditangani, di antarannya soal perda tahun jamak untuk percepatan infrastruktur jalan dengan angka yg cukup fantastis, yaitu Rp750 miliar.

Belum lagi soal kebutuhan anggaran wajib yg harus terpenuhi sekitar Rp392,1 miliar di APBD-P 2021 untuk belanja gaji/tunjangan pegawai negeri, BPJS, jamkes & lain sebagainya. Sementara, target pendapatan daerah yg harus terealisasi sesuai target Rp5,4 triliun dengan alokasi belanja Rp5,5 triliun.

Menurut dia, untuk APBD NTB benar-benar dapat sehat, diperkirakan pinjaman yg harus diperoleh sekitar Rp1 triliun.

“Kan banyak nih yg harus dituntaskan. APBD kita tekanannya cukup kencang. Untuk itu, kami dorong Pemprov NTB mengerjakan creative financing,” ujarnya pula.

Karena itu, anggota DPRD NTB asal Dapil Sumbawa-Sumbawa Barat itu menilai, langkah pinjaman kepada pihak luar adalah sebagai solusi & sangat penting.

“Saya kira sangat penting, bagian cara kita beradaptasi dengan APBD kita yg bebannya cukup besar. Apalagi pendapatan kita masih seret kayak begini,” katanya pula.

Anggota Banggar DPRD NTB Ruslan Turmuzi juga menyatakan hal yg sama seperti dihinggakan Sambirang Ahmadi. Langkah dengan skema pinjaman jadi salah satu solusi saat ini.

Pasalnya, dia menilai, pendapatan daerah masih sangat jauh meleset untuk membiayai kebutuhan belanja. Selain itu, realisasi pendapatan hingga saat ini cuma sebesar Rp186 miliar lebih.

“Pendapatan kita sekarang ini Rp186 miliar, tetapi itu sifatnya earmark, yaitu tidak dapat diutak-atik lagi karena sudah ada peruntukannya. Sementara dari pendapatan itu kita masih defisit sebesar Rp11 miliar lebih,” ujar dia pula.

Dia menyebutkan bahwa total defisit APBN perubahan mencapai Rp400 miliar lebih yg berasal dari kebutuhan belanja wajib untuk OPD sebesar Rp394 miliar lebih & Rp11 miliar.

“Berdasarkan audit BPK kita masih defisit sebesar Rp11 miliar lebih, kemudian ditambah dengan kebutuhan belanja wajib OPD Rp394 miliar. Sehingga total keseluruhan defisit kita pada APBD perubahan ini sekitar Rp400 miliar lebih,” katanya lagi.

Melihat kondisi tersebut, Ruslan pun menyarankan kepada Pemprov NTB untuk mengambil pinjaman untuk menutupi defisit tersebut. Jika tidak, maka keuangan pemerintah daerah terancam bangkrut.

Menurut dia, ada dua cara menutupi itu. Pertama meningkatkan anggapan pendapatan. Namun, ia menilai dengan kondisi sekarang, itu sangatlah sulit & tidak memungkinkan.

“Cara kedua yakni yg kami sarankan untuk mencari pinjaman, & itu dibolehkan oleh undang-undang kita dalam rangka menutupi kebutuhan kita,” ujarnya.

Dia menyebutkan pula besaran kebutuhan pinjaman yg realistis yakni sebesar Rp750 miliar. Angka tersebut dia sebutkan sudah termasuk untuk pembiayaan program percepatan pembangunan jalan yg sudah mulai berjalan.

“Kalau ditambah dengan kebutuhan untuk penuntasan percepatan pembangunan jalan, yg paling pas kita pinjam itu sekitar Rp750 miliar. Kalau tidak pinjam APBD kita sekarat, karena ada belanja wajib yg harus dibiayai,” katanya lagi.
Baca juga: APBD Perubahan NTB defisit Rp300 miliar akibat COVID-19
Baca juga: Mendagri apresiasi besaran alokasi anggaran COVID-19 Pemprov NTB

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2250514/dprd-dorong-pemprov-ntb-cari-pinjaman-atasi-terbatasnya-apbd

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *