oleh

DPRD Banten kembali bahas Raperda Pondok Pesantren

Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prayogo mrlakukan pengenalan perda tentang pondok pesantren di DPRD Banten di Serang, Selasa. (Mulyana)

Serang (ANTARA) – DPRD Banten kembali memasukkan Raperda tentang Pondok Pesantren pada program Legislasi Daerah 2021 untuk kembali dibahas meskipun raperda tersebut sempat ditolak Kemendagri pada 2016 lalu.

Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prayogo di Serang, Selasa mengatakan Raperda Pondok Pesantren di Provinsi Banten sempat diajukan oleh DPRD ke Kemendagri pada 2016 lalu untuk dievaluasi. Namun begitu Kemendagri menolak raperda tersebut untuk diundangkan karena pesantren bukan jadi kewenangan provinsi.

“Sekarang kami akan mengajukan kembali Raperda Pondok Pesantren ini, karena awalnya ditolak pada 2016 lalu sebab Undang-Undang Ponpes nya belum keluar. Nah kemudian tahun 2018 terbit Undang-Undang Pondok Pesantren setelah dua tahun raperda kita mangkrak, makanya kita bahas kembali,” mengatakan Budi Prayogo pada kegiatan pengenalan perda di gedung DPRD Banten.

Baca juga: Kemenag upayakan turunan UU Pesantren rampung pada 2020

Budi mengatakan, setelah terbit Undang-undang Pondok Pesantren pada 2018 memberikan inspirasi bagibDPRD Banten untuk mengajukan kembali perda supaya pemprov punya kewenangan mengerjakan pembangunan di Pondok pesantren.

“Ini bagian dari pembahasan awal kita ke kemenkumham bahwa ini tidak akan ditolak di kemendagri karena payung hukum atau undang-undang nya sudah ada,” mengatakan politisi PKS ini.

Budi mengatakan, yg paling substansi di Raperda pesantren ini bahwa pemprov punya kewenangan untuk mengerjakan pembangunan di Pondok pesantren, sama seperti mempunyai kewenangan untuk mengintervensi pendidikan formal.

“Tentunya karena Pondok Pesantren itu tidak jadi milik pemprov maka perlakuannya seperti sekolah swasta saja, tetapi entitas pendidikan pemprov punya kewenangan memberikan sentuhan pembangunan di situ,” mengatakan Budi.

Baca juga: MUI: UU Pesantren kuatkan pengakuan negara pada pendidikan Ponpes

Pihaknya menargetkan dalam waktu dekat akan segera membahas & mengesahkan perda pesantren tersebut.

“Sebulan dua bulan ini setelah lebaran lah kita selesai,” mengatakan dia.

Jika sudah ada perda pondok pesantren sebagai turunan undang-undang, nanti akan lebih spesifikasi lagi definisi Pondok Pesantren itu, sehingga esantren mana yg dapat diakses untuk mendapatkan bantuan pembangunan itu juga lebih spesifikasi.

“Usulan kita nanti di bawah kendali dinas pendidikan,” mengatakan Budi.

Sementara salah seorang pengurus PB Mathlaul Anwar Uday Suhada mengapresiasi langkah DPRD Banten yg berinisiatif kembali membahas raperda pondok pesantren. Suhada menilai dengan adanya perda tersebut, maka perhatian pemerjntah kepada pesantren lebih baik lagi.

“Pesantren adalah lembaga pendidikan yg sangat tua & pesantren jni benar-benar mendidik tabiat yg kuat bagi generasi bangsa,” mengatakan Suhada.

Baca juga: Wagub: Ulama tak perlu risau Raperda Pesantren ditolak Kemendagri

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2138442/dprd-banten-kembali-bahas-raperda-pondok-pesantren

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *