oleh

DPR tegaskan revisi UU ITE penting & layak masuk Prolegnas 2021

-Umum-1 views

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj/aa.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan bahwa UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) penting untuk direvisi karena sudah menimbulkan polemik hukum dalam penerapannya sehingga layak untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

beincash

“Pemerintah perlu mengerjakan revisi kepada UU ITE serta memasukkan revisi UU tersebut ke dalam Prolegnas 2021,” mengatakan Azis dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menilai polemik hukum terkait kebebasan berpendapat & belum baiknya literasi digital di masyarakat, sudah mengindikasikan munculnya kasus-kasus terkait dengan tafsir hukum karet dalam UU ITE.

Selain itu, menurut dia, penerapan pasal oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yg belum tepat di lapangan & berdampak sosial, sehingga pemerintah perlu untuk segera mengerjakan revisi kepada UU ITE.

Baca juga: Azis Syamsuddin sambut baik rencana pemerintah revisi UU ITE

“Gaduhnya media sosial dikarenakan UU ITE banyak dipakai oleh masyarakat untuk saling lapor ke kepolisian & mengakibatkan banyak orang yg sebenarnya merupakan korban & tidak bersalah justru dilaporkan,” ujarnya.

Azis menilai polemik kepada UU ITE terlihat pada Pasal 27 ayat 1 & ayat 3, Pasal 28 ayat 2.

Pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja & tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menciptakan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yg memiliki muatan yg melanggar kesusilaan”.

Pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja & tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menciptakan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yg memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah buat kajian komprehensif revisi UU ITE

Pasal 28 ayat 2 disebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja & tanpa hak menyebarkan informasi yg ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan perseorangan dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, & antargolongan (SARA)”.

“Seperti sudah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, & Pasal 28 J, bahwa berkomunikasi & memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi & lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, & menyampaikan informasi dengan mengpakai segala tipe saluran yg tersedia,” mengatakan Azis.

Pasal (28J) disebutkan bahwa (1) Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, & bernegara; (2) Tunduk kepada pembatasan yg ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak & kebebasan orang lain & untuk memenuhi tuntutan yg adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, & ketertiban biasa dalam suatu masyarakat demokratis.

Baca juga: Baleg: Ada prosedur kalau harap revisi UU ITE masuk prolegnas 2021

Azis menilai perlu dipahami secara yuridis normatif tentang penyebaran informasi selain teori hukum, juga adanya konvergensi dari empat bidang ilmu, yaitu teknologi, telekomunikasi, informasi, & komunikasi.

Hal itu, menurut dia, meliputi UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana sudah diubah dengan UU No. 19/2016 (UU ITE); UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; & UU No. 4/2011 Tentang Informasi Geospasial.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2013549/dpr-tegaskan-revisi-uu-ite-penting-dan-layak-masuk-prolegnas-2021

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *