oleh

DPR sambut baik wacana pemekaran provinsi di Papua

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. ANTARA/Ikhwan Wahyudi/am.

Desentralisasi dapat mewujudkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan & kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasiJakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyambut baik wacana pemerintah untuk mengerjakan pemekaran provinsi di Papua untuk terciptanya pemerataan & percepatan pembangunan.

beincash

“Saya menyambut baik wacana pemekaran di Papua sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua dapat dinikmati secara keseluruhan,” mengatakan Azis dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menilai pemekaran tersebut harus dilakukan secara komprehensif & memenuhi persyaratan yg sudah diatur serta ditentukan mengenai tata cara pembentukan, penghapusan & penggabungan daerah otonom.

Azis mengatakan, pertimbangan usulan pemekaran provinsi di Papua dapat dilihat dari sisi aspek geopolitik & geostrategis,

“Desentralisasi dapat mewujudkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan & kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan perekonomian jangan cuma terpusat di wilayah tertentu, tetapi harus menyentuh hingga pegunungan Papua & wilayah lain.

Baca juga: Paripurna DPR setujui susunan keanggotaan Pansus RUU Otsus Papua

Baca juga: Paripurna DPD RI setujui pandangan Komite I terkait RUU Otsus Papua

Dia menilai jangan ada lagi warga Papua yg harus menempuh perjalanan berhari-hari cuma untuk mengurus berkas administrasi karena jarak yg cukup jauh.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pemekaran wilayah di Papua dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Menurut dia, dengan usulan tersebut, maka pemekaran wilayah di Papua tidak cuma harus dengan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) & Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). ketentuan itu diatur dalam Pasal 76 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Dalam usulan pemerintah, kita mengharapkan selain ayat satu, opsi satu, dengan cara pemekaran melalui prosedur MRP DPRP, yg kedua adalah pemekaran dapat dilakukan oleh pemerintah, maksudnya Pemerintah Pusat,” tutur Tito dalam rapat dengan Panitia Khusus Revisi UU Otsus Papua, Kamis (8/4).

Tito menjelaskan, pemekaran wilayah oleh pemerintah pusat tetap harus memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, perkembangan di masa mendatang, serta aspirasi masyarakat Papua melalui MRP, DPRP, & pihak-pihak lain.

Baca juga: Menkeu estimasi dana Otsus Papua capai Rp234 triliun untuk 20 tahun

Baca juga: DPR targetkan RUU Otsus Papua selesai tahun 2021

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2090674/dpr-sambut-baik-wacana-pemekaran-provinsi-di-papua

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *