oleh

DPR RI sampaikan 12 rekomendasi terkait LKPP tahun anggaran 2020

Slot SimakNews.com – DPR RI sampaikan 12 rekomendasi terkait LKPP tahun anggaran 2020,

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menandatangani naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tahun 2020 di Jakarta, Senin (6/9/2021) ANTARA/Agatha Olivia.

Sejumlah langkah yg harus dilakukan Pemerintah ituJakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyampaikan 12 rekomendasi terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2020 dalam dalam rapat paripurna, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

“Untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan & rekomendasi DPR,” mengatakan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Edhie Baskoro Yudhoyono saat membacakan laporan banggar mengenai hasil pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020.

Edhie merincikan sejumlah langkah yg harus dilakukan Pemerintah itu, yakni meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian negara/lembaga, khususnya yg belum mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah supaya meningkatkan kualitas & keandalan penyajian aset pemerintah, dengan mengerjakan penertiban aset yg meliputi pemanfaatan & legalitas aset tetap, pada seluruh kementerian negara/lembaga.

Pemerintah supaya meningkatkan kuantitas & kualitas pelatihan akuntansi, & pelaporan keuangan berbasis akrual, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada kementerian negara/lembaga & pemerintah daerah.

Pemerintah supaya menyebarluaskan informasi laporan keuangan pemerintah pusat kepada masyarakat, dalam rangka peningkatan pemahaman kepada pengelolaan keuangan pemerintah pusat & peningkatan penggunaan informasi LKPP.

Pemerintah supaya memberikan penghargaan kepada kementerian negara/lembaga yg mengelola anggarannya dengan efektif, efisien & atau mendapatkan opini audit wajar tanpa dispensasi atas laporan keuangannya.

Pemerintah supaya meningkatkan peran & kualitas aparat supervisi internal pemerintah, dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan & pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Pemerintah supaya mendorong & mengerjakan pembinaan secara intensif & pendampingan dalam menindaklanjuti temuan BPK khususnya kepada kementerian negara/lembaga yg belum mendapat opini WTP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Baca juga: BPK terapkan analisa big data dalam pemeriksaan LKPP 2020

Pemerintah supaya meningkatkan pengendalian subsidi dengan sungguh-sungguh melalui kebijakan yg konsisten supaya sesuai atau tepat sasaran.

Pemerintah supaya meningkatkan kualitas belanja pemerintah yg berorientasi pada output, outcome & result untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yg diperlihatkan sekurang-kurangnya pada kemudahan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bansos, rumah layak huni, kesempatan untuk memperolah pekerjaan, & meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, & pekerja sektor pangan lainnya.

Pemerintah dalam menangani kekayaan negara yg dipisahkan & dikelola oleh BUMN atau badan lainnya, supaya meningkatkan & mengoptimalkan manfaat ekonomi, sosial, memperkuat rantai pasok dalam negeri, meningkatkan daya saing serta menguasai pasar dalam negeri.

Pemerintah dalam menangani kekayaan negara yg dipisahkan & dikelola oleh BUMN atau badan lainnya, supaya menjaga aset yg bersumber dari cabang-cabang produksi yg penting & menguasai hajat hidup orang banyak serta aset bumi, air, & kekayaan di dalamnya, tetap dikuasi oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah supaya terus meningkatkan efektivitas & efisiensi penganggaran, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak mengakibatkan SiLPA yg terlalu akbar & penggunaannya supaya optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, LKPP kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sri Mulyani menjelaskan LKPP tahun 2020 merupakan hasil konsolidasi dari 86 laporan keuangan kementerian & lembaga serta satu laporan keuangan bendahara biasa negara.

“Pada tahun 2020, masih ada dua laporan yg belum mendapatkan opini WTP. Meskipun demikian, tahun 2020 masih lebih baik dari tahun 2019, dimana terdapat 3 laporan yg belum mendapatkan opini WTP,” mengatakan Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani harap opini WTP dapat semakin membangun kepercayaan publik
Baca juga: BPK berikan Opini WTP atas LKPP 2020

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2378202/dpr-ri-sampaikan-12-rekomendasi-terkait-lkpp-tahun-anggaran-2020

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *