oleh

DPR RI melaksanakan rapat revisi UU Otsus di Papua Barat

Suasana rapat pansus Otsus DPR RI bersama Pemerintah provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin (3/5/2021). ANTARA/HANS ARNOLD KAPISA.

Manokwari (ANTARA) – Panitia spesifik (Pansus) DPR RI menggelar rapat Rancangan Undang-Undang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua & Papua Barat, di Manokwari, Senin. Ketua Pansus Revisi UU Otsus Papua di DPR RI Komarudin Watubun mengatakan ada tiga hal yg jadi prioritas Revisi Otsus, yaitu pendidikan, kesehatan & ekonomi. Komarudin mengakui, meski Otsus papua sudah berjalan 20 tahun, namun belum terakomodir secara baik, karena sejumlah kabupaten & kota di Tanah Papua masih tergolong miskin.

Baca juga: DPR terbuka terkait revisi UU Otsus Papua “Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan kedua atas UU nomor 21 tahun 2001 sebagaimana diubah jadi UU nomor 35 tahun 2008 yg sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI tahun 2021,” mengatakan Komarudin Watubun pada pembukaan rapat itu. Komarudin menegaskan tentang adanya perubahan beberapa pasal dalam revisi kedua UU 21 Tahun 2001 tentang Otsus, cuma terkait dengan anggaran & pemekaran daerah. “Anggaran & pemekaran masih jadi acuan utama, karena revisi ini merupakan inisiatif pemerintah pusat,” tambahnya.

Baca juga: Revisi UU Otsus & membangun Bumi Cenderawasih dalam kerangka NKRI Sementara itu Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berharap hasil rapat Revisi UU Otsus bersama pansus DPR RI itu dapat diperjuangkan. “Saya berharap rapat bersama pansus Otsus DPR RI ini dapat menampung semua masukan sehingga aspirasi masyarakat dapat terakomodir demi kemanjuan pembangunan & kesejahteraan masyarakat asli Papua di provinsi ini” mengatakan Gubernur Papua Barat. Rapat revisi UU Otsus di Manokwari itu dihadiri Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, Kajati Papua Barat W.Lingitubun, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Ketua lembaga Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren, & perwakilan tokoh masyarakat di provinsi itu.

Baca juga: Senator minta pemerintah melibatkan MRP-DPRP revisi UU Otsus Papua

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2135482/dpr-ri-melaksanakan-rapat-revisi-uu-otsus-di-papua-barat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *