oleh

DPR & Pemerintah akan mulai bahas kebijakan fiskal RAPBN 2022

Tangkapan Layar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani membacakan pidato pembukaan Masa Persidangan V saat Rapat Paripurna DPR RI ke-17 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (6/5/2021), sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube DPR RI. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) & Pemerintah akan mulai membahas Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022 pada masa persidangan DPR RI Kelima yg sudah dibuka di Jakarta, Kamis.

“Pada masa persidangan ini, DPR & pemerintah akan mulai mengerjakan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2022. Pemulihan sosial & ekonomi pada Tahun 2021 akan jadi landasan yg sangat penting dalam merumuskan kebijakan fiskal RAPBN Tahun 2022,” mengatakan Ketua DPR RI Puan Maharani saat membacakan pidatonya pada Rapat Paripurna ke-17 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, ia mengatakan Alat Kelengkapan Dewan, antara lain anggota DPR RI & komisi-komisi, akan terus mencermati kapasitas fiskal & realisasi anggaran 2021.

“Khususnya dalam pemulihan sosial & ekonomi masyarakat di tengah keadaan pandemik COVID-19 yg masih berlangsung,” mengatakan dia menegaskan.

Dalam kesempatan itu, Puan mengingatkan kebijakan fiskal RAPBN 2020 membutuhkan kapasitas fiskal yg kuat sehingga program-program pemulihan sosial & ekonomi, pembangunan nasional, serta penyelenggaraan layanan masyarakat dapat terwujud.

Baca juga: Puan pimpin Rapat Paripurna DPR pembukaan Masa Sidang V

Baca juga: Puan ingatkan anggota optimalkan waktu pembahasan RUU prioritas

Namun, ia menyadari bahwa kondisi perekonomian dalam negeri & dunia tengah dalam keadaan yg kurang menguntungkan mengingat adanya pandemik COVID-19.

“Kapasitas fiskal tersebut saat ini, sangat ditentukan oleh pemulihan ekonomi nasional & global dalam keadaan pandemik COVID-19. Dalam ruang kondisi perekonomian nasional & global yg masih tertekan akibat pandemik COVID-19 & dampaknya, maka sisi penerimaan fiskal juga akan mengalami tekanan sehingga belum dapat menyediakan sumber pendapatan yg optimal,” ujar Puan menjelaskan.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah mempertajam kebijakan belanja-nya sehingga program-program yg sudah direncanakan berjalan secara efektif & efisien.

“Sehingga, pembiayaan defisit benar-benar memberikan manfaat yg sebesar-besarnya dirasakan langsung oleh rakyat,” ucap dia menegaskan.

Di samping soal fungsi anggaran, Puan dalam pidatonya juga menyoroti fungsi legislatif DPR RI spesifik untuk masa persidangan kelima tahun sidang 2020-2021.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan anggota DPR RI untuk mengoptimalkan waktu yg tersisa untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) prioritas 2021.

Tidak cuma itu, Puan juga meminta seluruh alat kelengkapan dewan untuk membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat khususnya dalam memberi masukan & pandangan selama pembahasan RUU prioritas tersebut.

Pembacaan pidato pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 jadi agenda utama dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-17 tersebut. setidaknya, ada 65 anggota DPR RI hadir mengikuti secara langsung rapat tersebut di Gedung Nusantara II, sementara 246 anggota lainnya hadir secara virtual.

Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Puan hinggakan pidato dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2141758/dpr-dan-pemerintah-akan-mulai-bahas-kebijakan-fiskal-rapbn-2022

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *