oleh

DPR pastikan dana haji aman & tepis hoaks

Slot SimakNews.com

DPR pastikan dana haji aman & tepis hoaks

,

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily ditemui usai rapat kerja. ANTARA/Devi Nindy/am.

Dan sejauh yg kami amati, tidak ada anggaran haji yg diperpakai untuk pembangunan infrastrukturJakarta (ANTARA) – DPR RI memastikan pengelolaan dana haji kondusif & tidak dipakai untuk pembangunan infrastruktur, sekaligus menepis isu di media sosial yg menyebutkan dana tersebut dipakai untuk proyek pemerintah.

“Yang perlu kami hinggakan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu diperpakai untuk hal-hal yg di luar kepentingan ibadah haji,” mengatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, dalam keterangan pers yg diterima Antara, di Jakarta, Senin.

Ace menjelaskan dana haji itu sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) & diawasi oleh Komisi VIII DPR RI.

“Dan sejauh yg kami amati, tidak ada anggaran haji yg diperpakai untuk pembangunan infrastruktur,” mengatakan dia.

Dia menjelaskan, dana haji itu sudah disimpan dengan prosedur pembiayaan sukuk (obligasi syariah) atau surat berharga syariah negara (SBSN).

“Karena kan sebetulnya dana haji tersebut kalau cuma disimpan begitu saja tentu kan tidak akan memberikan manfaat yg akbar buat kepentingan ibadah haji juga,” ujarnya.

Baca juga: Sejumlah hoaks soal haji mulai dari kuota hingga dana haji

Baca juga: Wapres minta BPKH perluas investasi dana haji ke luar negeri

Jadi, dia menerangkan dana haji itu ada yg disimpan di bank-bank syariah, ada yg diinvestasikan atau ditingkatkan melalui surat berharga. Surat berharga itu menurutnya memiliki nilai manfaat yg didapatkan dari penempatan di sukuk tersebut.

Ace mengatakan karena uang haji ditempatkan dengan skema SBSN maka bagi siapa pun yg memperpakai SBSN tersebut jadi hak yg mengpakainya. Namun, lanjut dia, ada kewajiban untuk memberikan nilai manfaat bagi penggunaan SBSN itu.

“Yaitu ya rata-rata flat di angkat 7 persen, nah karena itu dana haji akan mengalami kenaikan dari nilai manfaat yg didapatkan dari prosedur pemanfaatan di perbankan syariah, ada yg diinvestasi dalam negeri, investasi luar negeri, termasuk di antaranya soal surat berharga syariah negara itu,” papar-nya.

Dia meyakinkan masyarakat bahwa para jamaah mendapatkan nilai manfaat dari penempatan dana haji tersebut. Contohnya, menurut dia pembiayaan total haji per orang untuk 2019 lalu sesungguhnya mencapai Rp70 juta sementara jamaah haji cuma membayar Rp35 juta.

“Nah dari mana sisa pembayaran yg Rp35 juta sisanya? Ya itu diambil dari nilai manfaat dana kelolaan haji itu. Jadi memang dana haji tersebut ya ada, & aman,” ucap Ace.

Dia pun mengimbau masyarakat supaya jangan terlalu percaya kepada informasi yg kebenarannya belum terbukti, termasuk mengenai dana haji tersebut. Kalau ada sesuatu yg meragukan informasi tersebut sebaiknya mengatakan dia tabayyun (mencari kejelasan) termasuk juga soal dana haji ini.

“Kalau, misalnya, masyarakat menarik dana haji, itu diperbolehkan, tetapi tentu nanti ada konsekuensi, konsekuensi-nya, misalnya, dia tidak dapat mendapatkan nomor porsi, atau nomor porsi-nya akan gugur,” mengatakan Ace.

Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Endang Maria Astuti yg mengatakan dana haji tidak dipakai oleh pemerintah. Sebab, kalau akan dipakai BPKH pasti akan menyampaikan-nya kepada DPR.

Endang pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan hoaks terkait dana haji tersebut.

“Insya Allah komisi VIII DPR akan memastikan dana haji dikelola dengan kondusif sesuai dengan syariah Islam,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Dasopang menjelaskan, dana haji yg bersumber dari setoran pendaftaran haji sesuai amanat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014, dikelola oleh BPKH. Setoran Rp25 juta itu dikelola oleh BPKH selama masa daftar tunggu.

Baca juga: Reksa Dana Haji Syariah dinilai dapat minimalisasi risiko investasi

Baca juga: BPKH: Dana kelolaan haji tahun 2020 meningkat 15 persen

“Hasil kelolaan BPKH itu yg melunasi seluruh kebutuhan berangkat haji setiap jamaah. Jamaah haji kita pada dasarnya cuma membayar rata-rata Rp35 juta, padahal biaya haji dibutuhkan sekitar Rp64 Juta-Rp70 juta setiap jamaah. Untuk mencukupi itulah BPKH diamanatkan mengelola uang haji supaya tertutupi kekurangannya,” ucap-nya.

Menurut Marwan, dapat dipastikan bahwa yg mengelola uang haji adalah BPKH. DPR sering mengawasi & meminta perkembangan kelolaan ke BPKH supaya uang haji dapat dipantau dalam prosedur yg baik & menghasilkan.

Mengenai isu di media sosial yg menyebut dana haji dipakai untuk proyek pemerintah, Marwan menilai isu itu sengaja dibuat pihak tak bertanggung jawab supaya masyarakat resah.

“Karena selama ini uang haji tidak ada masalah, kenapa sekarang gencar beritanya?” ujarnya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2196282/dpr-pastikan-dana-haji-aman-dan-tepis-hoaks

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *