oleh

DPR: instruksi Kapolri terkait pelapor UU ITE bisa reduksi kegaduhan

-Umum-1 views

Ketua Komisi III DPR Herman Hery. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

Langkah Kapolri tersebut merupakan terobosan & perkembangan yg bagus supaya dapat mereduksi kegaduhanJakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menilai Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yg akan menerbitkan instruksi kepada jajaran-nya terkait laporan-laporan dengan pasal UU ITE yg bersifat delik aduan dilaporkan langsung oleh korban, merupakan langkah supaya mereduksi kegaduhan di masyarakat.

beincash

“Langkah Kapolri tersebut merupakan terobosan & perkembangan yg bagus supaya dapat mereduksi kegaduhan,” mengatakan Herman Hery kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dia menilai rencana kebijakan tersebut merupakan langkah-langkah cerdas yg diambil Kapolri dengan melihat kondisi di masyarakat, & tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Herman meyakini langkah terobosan Kapolri tersebut akan berhasil menciptakan UU ITE tidak jadi alat bagi masyarakat untuk saling lapor.

“Saya melihat semangat & niat baik Kapolri dalam rangka membawa institusi Polri lebih profesional dalam penegakan hukum yg dampaknya akan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Menanti revisi UU ITE jilid 2

Baca juga: Ketua PBNU: Revisi UU ITE harus tetap atur ujaran kebencian

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menegaskan bahwa dirinya akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yg menekankan supaya tidak ada lagi penggunaan pasal-pasal karet UU ITE untuk mengkriminalisasi pihak tertentu.

Dia meminta jajaran-nya mengedepankan upaya mediasi dalam menangani kasus pelanggaran UU ITE yg tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

Dia mencontohkan kasus dugaan pelanggaran UU ITE yg tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal itu seperti kasus pencemaran nama baik.

Kapolri juga akan menerbitkan instruksi kepada jajaran-nya terkait laporan-laporan dengan pasal UU ITE yg bersifat delik aduan dilaporkan langsung oleh korban.

“Tolong dibuat semacam STR atau petunjuk supaya dapat dijadikan pegangan bagi para penyidik saat menerima laporan,” mengatakan Sigit dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2021 di Polri, Jakarta, Selasa (16/2).

Menurut dia bila perlu, kalau ada pelaporan tertentu yg bersifat delik aduan, yg lapor harus korbannya, jangan diwakilkan supaya tidak ada asal lapor, nanti Polri yg kerepotan.

Baca juga: Kapolri minta jajaran utamakan mediasi kasus ITE tak potensi konflik

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2006101/dpr-instruksi-kapolri-terkait-pelapor-uu-ite-bisa-reduksi-kegaduhan

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *