oleh

DPR diminta tingkatkan transparansi demi perkuat kepercayaan publik

Slot SimakNews.com – DPR diminta tingkatkan transparansi demi perkuat kepercayaan publik,

Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi. ANTARA/Dyah Dwi/am.

Jakarta (ANTARA) – Direktur Indonesian Parliamentary Center Ahmad Hanafi meminta Dewan Perwakilan Rakyat lebih transparan supaya dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga legislatif tersebut.

Hanafi, dalam seminar bertajuk “Partisipasi Publik dalam Legislasi” yg diikuti di Jakarta, Rabu, mengusulkan DPR perlu meningkatkan kualitas & kuantitas transparansi atau keterbukaan, khususnya dalam proses penyusunan undang-undang.

Hanafi mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian lembaganya, beberapa akbar publik berpendapat akses kepada informasi legislasi cukup rendah.

“Kalau memang melihat (data) publik masih dahaga informasi tentang legislasi di parlemen,” mengatakan Hanafi saat seminar yg diadakan secara virtual oleh Open Parliament Indonesia (OPI).

Baca juga: KI Pusat: Buka akses publik dalam proses legislasi

Terkait itu, Hanafi mengusulkan kepada lembaga-lembaga legislatif, termasuk DPR RI, untuk rutin melaporkan kinerja legislatif kepada masyarakat khususnya menyangkut isu-isu krusial.

Tidak cuma itu, Hanafi mendorong anggota dewan untuk aktif meminta masukan dari kelompok-kelompok masyarakat yg terdampak dari pengesahan UU atau produk legislatif tertentu.

Hanafi juga mengusulkan ke anggota dewan supaya mereka memanfaatkan media sosial sebagai kanal menyalurkan informasi ke publik serta mengpakai berbagai media yg sudah ada secara optimal.

Saran-saran itu dihinggakan oleh Hanafi ke anggota dewan karena hasil kajian lembaganya menunjukkan beberapa akbar masyarakat masih bergantung pada media massa untuk mendapatkan informasi mengenai perundang-undangan.

“Dari website (laman, Red) porsinya masih rendah,” mengatakan dia menambahkan.

Baca juga: DPR janji kebut proses legislasi

Dalam sesi yg sama, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Johan Budi mengakui persepsi publik kepada DPR RI masih belum terlalu positif, apalagi kalau dikaitkan dengan konteks pengesahan beberapa UU yg kontroversial antara lain revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia berpendapat kondisi itu terjadi karena ketersediaan data & informasi mengenai kinerja DPR RI khususnya dalam kerja-kerja penyusunan undang-undang masih cukup terbatas.

Dampaknya, tingkat kepercayaan masyarakat ke DPR RI relatif rendah apabila dibandingkan dengan lembaga lain, mengatakan Johan Budi.

Ia mengutip hasil survei pada 2020 yg menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR RI mencapai 52,6 persen, sementara skor yg diperoleh lembaga kepresidenan di atas 70 persen.

Johan Budi pun mengusulkan keadaan itu dapat diatasi salah satunya dengan memanfaatkan Open Parliament Indonesia (OPI), wadah kolaborasi lembaga legislatif di Indonesia dengan non legislatif yg dibentuk pada 2018.

“Open Parliament ini medium paling bagus dalam rangka meluruskan kembali citra, persepsi DPR, anggota parlemen di mata publik,” mengatakan Johan Budi.

Baca juga: DPR bahas lambannya proses legislasi

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2164734/dpr-diminta-tingkatkan-transparansi-demi-perkuat-kepercayaan-publik

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *