oleh

DPR bersikeras kelembagaan BNPB harus diperkuat dalam RUU PB

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily ditemui usai rapat kerja RUU PB bersama Kementerian Sosial di Jakarta, Senin (17/5/2021). (ANTARA/Devi Nindy)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily bersikeras bahwa kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus diperkuat dalam Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU PB).

“Kami bersikeras bahwa BNPB justru harus diperkuat, karena selama ini penanganan bencana harus dilakukan badan spesifik untuk komando, koordinasi & pelaksana penanggulangan bencana,” mengatakan dia usai rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Sosial di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan hal yg mendasari perlunya penguatan nomenklatur kelembagaan BNPB dalam RUU PB, yakni Indonesia merupakan “supermarket” bencana alam.

Ditambah menghadapi keadaan pandemi COVID-19 yg merupakan bencana kesehatan atau non-fisik, katanya, BNPB semestinya jadi penting untuk mengoordinasikan kebijakan.

Baca juga: Mensos segera minta arahan Presiden untuk masukkan BNPB dalam RUU PB

Namun, menurut Ace, hal itu ditanggapi Panja Pemerintah yg bersikukuh penanganan bencana cukup dilakukan oleh badan, sedangkan pengaturannya dikeluarkan Peraturan Presiden.

“Selain itu di UU ini kami harap memfokuskan aspek preventif & mitigasi. Misalnya longsor itu dapat diantisipasi potensinya, gempa dengan mengadakan simulasi gempa. Kami pun menyebutkan secara eksplisit mengenai tata ruang, karena masih banyak bangunan di sempadan sungai sehingga sering terjadi banjir,” mengatakan dia.

Ia mengatakan penanggulangan bencana juga merupakan tugas konstitusional, yg melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk melindungi dari bencana.

Dia meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai wakil pemerintah supaya berkonsultasi & meminta arahan lebih lanjut, khususnya tentang penguatan BNPB.

Rapat tersebut membahas sejumlah daftar inventarisasi masalah (DIM) dari rapat-rapat pembahasan antara Panja Pemerintah & Panja Komisi VIII DPR RI terkait dengan masalah kelembagaan & anggaran penanggulangan bencana.

Panja Komisi VII DPR RI mengusulkan supaya nomenklatur lembaga BNPB tercantum dalam RUU PB serta alokasi anggaran penanggulangan bencana dapat disiapkan dalam bentuk dana siap pakai sebesar minimal dua persen dari Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN).

Ace mengatakan dari sejumlah rapat yg diikutinya, belum ada titik temu mengenai dua masalah tersebut.

Baca juga: RUU Penanggulangan Bencana atur alokasi anggaran dua persen dari APBN
Baca juga: DPR-Pemerintah sepakat bahas perubahan UU Penanggulangan Bencana

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2160450/dpr-bersikeras-kelembagaan-bnpb-harus-diperkuat-dalam-ruu-pb

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *