oleh

DPR apresiasi kebijakan 1.062 polsek tidak lagi lakukan penyidikan

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry. ANTARA/Abdu Faisal

Dengan kebijakan 1.062 polsek di Indonesia tidak dapat mengerjakan penyidikan, Polri lebih dekat dengan masyarakat.Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menciptakan kebijakan reformatif setelah keluarkan keputusan bahwa 1.062 polsek di Indonesia tidak dapat mengerjakan penyidikan.

beincash

Herman mengapresiasi kebijakan tersebut karena selain reformatif, juga merupakan bentuk penggenapan janji serta visi & misi Kapolri yg sudah dihinggakan pada uji kelayakan & kepatutan di Komisi III DPR.

“Ini merupakan kebijakan reformatif Kapolri dalam rangka efisiensi organisasi kepolisian. Tentu ini juga selaras dengan tren birokrasi saat ini,” mengatakan Herman di Jakarta, Rabu.

Herman Herry meyakini penentuan polsek yg tidak dapat mengerjakan penyidikan sudah berdasarkan kajian mendalam dengan memperhatikan data gangguan keamanan & ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masing-masing daerah.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Herman berharap kinerja kepolisian ke depan dapat lebih terukur karena setiap polsek sudah memiliki key performance index masing-masing dalam bekerja di lapangan.

“Dengan kebijakan ini, saya berharap Polri dapat lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: 1.062 polsek di Indonesia tak lagi lakukan penyidikan

Ia lantas memberikan masukan kepada Kapolri supaya ke depannya tidak ada diskriminasi kepada polsek yg dapat mengerjakan penyidikan & tidak dapat mengerjakan penyidikan.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai setiap polisi harus memiliki kesempatan yg sama dalam peningkatan karier.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait dengan 1.062 polsek di seluruh Indonesia tidak dapat mengerjakan penyidikan.

Kebijakan itu berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan & Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan) per tanggal 23 Maret 2021 yg ditandatangani langsung Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Dalam keterangan tertulis yg diterima di Jakarta, Rabu, keputusan Kapolri tersebut memperhatikan soal program prioritas comamnder wish pada tanggal 28 Januari 2021.

Hal ini juga merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan polsek & polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan polsek cuma untuk pemeliharaan kamtibmas pada daerah tertentu tidak mengerjakan penyidikan.

Baca juga: Mahfud usul Polsek tak lagi lakukan penyelidikan & penyidikan

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2073362/dpr-apresiasi-kebijakan-1062-polsek-tidak-lagi-lakukan-penyidikan

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *