oleh

DPD RI: GTRA di Kaltara kurang dioptimalkan

Slot SimakNews.com – DPD RI: GTRA di Kaltara kurang dioptimalkan,

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga. Istimewa

Tarakan (ANTARA) – Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga mengatakan bahwa para pemangku kepentingan pertanahan & tata ruang di Provinsi Kaltara kurang mengoptimalkan keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

“Aspirasi yg kami dapatkan bahwa para stakeholders (pemangku kepentingan) pertanahan & tata ruang di Provinsi Kaltara kurang mengoptimalkan GTRA sebagai upaya mendukung pelaksanaan & tercapainya target reforma agraria,” mengatakan Fernando dalam keterangan tertulis diterima di Tarakan, Sabtu.

GTRA yg diketuai gubernur di tingkat provinsi & bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota serta beranggotakan dari berbagai sektor merupakan instrumen untuk menolong reforma agraria, yakni memastikan program prioritas pemerintah yg bertujuan mengatasi ketimpangan penguasaan & pemilikan tanah di daerah, katanya.

Baca juga: Anggota DPD minta kinerja gugus tugas reforma agraria dioptimalkan

Hal tersebut dihinggakan Fernando pada Rapat Paripurna Masa Sidang V Tahun Sidang 2020–2021 pada Jumat (13/8) yg dipimpin Wakil Ketua DPD RI Mahyudin.

Dia menyampaikan berbagai temuan & aspirasi masyarakat itu diperoleh saat reses di daerah pemilihannya (dapil), Provinsi Kalimantan Utara, pada Juli-awal Agustus 2021.

Fernando mengatakan bahwa keberadaan GTRA dapat menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, tata ruang, & konflik tanah yg berkepanjangan, termasuk tuntutan masyarakat mengenai peninjauan HGU & HTI di lahan yg sudah puluhan tahun ditempati masyarakat.

Ia menilai semua ini dapat dimediasi oleh GTRA di daerah. “Maka dalam kesempatan ini, kami berharap DPD RI dapat lebih optimal lagi mengerjakan supervisi kepada GTRA di tingkat nasional & daerah,” mengatakan Fernando.

Baca juga: Ketua DPD RI minta pemerintah tingkatkan sarpras sekolah daring

Anggota Badan Pengkajian MPR RI ini juga mengkritik lemahnya kolaborasi & koordinasi Kementerian ATR/BPN & Kementerian LHK terkait percepatan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan.

“Penyediaan TORA dari kawasan hutan di Provinsi Kaltara berjalan lambat. Saya menduga hal ini juga terjadi di provinsi lain,” mengatakan Fernando.

Hal ini, katanya, terkait komunikasi, koordinasi, & kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN & Kementerian LHK. Kegiatan Reforma Agraria seperti penyediaan TORA dari pelepasan kawasan hutan belum terlaksana dengan baik.

Baca juga: Ketua DPD RI minta anak muda disiplin prokes

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2326518/dpd-ri-gtra-di-kaltara-kurang-dioptimalkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *