oleh

DPD raih opini “wajar tanpa pengecualian” 15 kali berturut-turut

Slot SimakNews.com

DPD raih opini “wajar tanpa pengecualian” 15 kali berturut-turut

,

DPD RI (id.wikipedia.org)

Jakarta (ANTARA) – Hasil pemeriksaan laporan keuangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selama 15 kali berturut-turut mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Opini WTP yg ke-15 diberikan oleh BPK ke DPD RI terkait hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

“Alhamdulilah pada tahun 2021 ini DPD RI mencatatkan sudah WTP ke-15 kali berturut-turut. Dengan capaian ini, artinya DPD RI sering tertib administrasi. Temuan & rekomendasi dari BPK cuma bersifat administratif & dapat kami segera tindaklanjuti untuk diselesaikan,” mengatakan Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yg diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan pihaknya akan segera membenahi prosedur kerja pelaporan keuangan serta mengerjakan pembaharuan kepada beberapa standar prosedur operasional (SOP) supaya dapat menyesuaikan dengan rekomendasi dari BPK RI.

Baca juga: Ketua DPD minta bansos PPKM Darurat segera disalurkan
Baca juga: Ketua DPD: Banyak hal harus dipertimbangkan, gedung parlemen jadi RSDC
Baca juga: Anggota DPD minta pemerintah prioritaskan edukasi bagi pelanggar PPKM

Terkait hasil laporan keuangan yg bersih itu, Rahman Hadi mengucapkan terima kasih atas kinerja & kerja sama semua pegawai DPD RI.

“Prinsip Sekretariat Jenderal DPD RI adalah menyelenggarakan, memberikan dukungan secara administrasi & keahlian sehingga kepuasan anggota adalah utama. Artinya, mulai dari penyusunan, perencanaan, melaksanakan program & pertanggungjawaban dilakukan dengan transparan, berkeadilan dengan mendudukkan regulasi aturan di atas segalanya dalam rangka tertib administrasi,” terang Hadi.

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan DPD RI Tahun Anggaran 2020 sudah diserahkan secara simbolis lewat acara virtual di Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III, Jakarta, Senin (12/7). Hasil pemeriksaan laporan keuangan 34 kementerian/lembaga lainnya turut diserahkan pada acara itu.

Dalam kegiatan itu, Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) III Bambang Pamungkas menerangkan ada sejumlah kriteria dalam memeriksa laporan keuangan kementerian/lembaga, di antaranya kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), & kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan.

“Laporan Hasil Pemeriksaan yg sudah diserahkan, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pimpinan kementerian/lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok & fungsinya,” mengatakan Bambang saat acara penyerahan, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yg sama.

“Laporan Hasil Pemeriksaan akan lebih bernilai apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana direkomendasikan oleh BPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, & Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa entitas pemeriksaan wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yg diberikan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima,” terang dia menambahkan.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2264766/dpd-raih-opini-wajar-tanpa-pengecualian-15-kali-berturut-turut

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *