oleh

DPD: Pengembangan ekonomi sentuh filosofi pembangunan masyarakat adat

-Umum-2 views

Anggota Komite I DPD RI dari dapil Papua Barat Filep Wamafma. ANTARA/HO-Humas DPD RI.

Namun, di atas itu hukum adat tidak boleh dikesampingkan karena itulah yg jadi roh hidup dalam komunitas masyarakat adat PapuaJakarta (ANTARA) – Anggota Komite I DPD RI Filep Wamafma berharap desain akbar program pengembangan ekonomi berbasis wilayah adat dari pemerintah sanggup menyentuh filosofi pembangunan yg diharapkan beberapa akbar masyarakat adat Papua & Papua Barat.

beincash

Menurut wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Papua Barat, pengembangan ekonomi berbasis wilayah adat tidak mesti berpatokan pada keunggulan komoditas alami yg berkembang di masing-masing wilayah adat saja.

“Membangun wilayah adat itu identik dengan pengakuan, penghormatan kepada hak-hak masyarakat adat. Itu yg semestinya jadi dasar desain akbar pembangunan wilayah adat,” mengatakan Filep dalam pernyataan yg diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Pemerintah diminta lebih perhatikan perempuan adat

Misalnya, kalau pemerintah menyebut akan mengembangkan Sentra Pala di Fakfak, bukan itu yg disebut pembangunan berbasis wilayah adat karena sudah sejak lama masyarakat di sana memproduksi Pala.

“Bahkan, sejak zaman Belanda (Fakfak memproduksi Pala). Struktur tanah di Fakfak memang cocok untuk Pala, jadi tidak ada kaitannya dengan wilayah adat,” mengatakan Filep.

Meski demikian, Filep mengapresiasi langkah awal yg dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan mencanangkan strategi Quick Wins di tujuh kawasan pengembangan ekonomi berbasis wilayah adat Papua & Papua Barat.

Fokus dari Quick Wins itu dinamakan program berbasis wilayah adat. Namun, dasarnya masih diletakkan pada komoditas yg dimiliki masing-masing wilayah adat.

Baca juga: Menteri PPPA: Peran perempuan adat diakui secara global

Sebagaimana dijelaskan Kementerian Dalam Negeri bahwa Wilayah Domberai akan dikembangkan sentra kakao (cokelat), Pariwisata Danau Anggi, & Pendirian Pusat Kajian Keanekaragaman Hayati Bertaraf Internasional di Universitas Negeri Papua.

Di wilayah Bomberai akan dikembangkan sentra pala di Kabupaten Fakfak & Kabupaten Kaimana, pembangunan jalan menuju Perkebunan Pala di Fakfak & Kaimana, & pariwisata Teluk Triton di Kaimana.

Di wilayah Mee Pago akan dikembangkan Sentra Kopi, pembangunan RSUD Paniai, & pengembangan Sentra Food Estate Sagu & Padi.

Berikutnya, di wilayah Animha akan dikembangkan Perkebunan Karet Rakyat. Wilayah Adat Saireri akan dioptimalkan Bandara Frans Kaesipo & dikembangkan hilirisasi perikanan.

Wilayah Adat Tabi akan difokuskan pada pengembangan Sentra Kakao & Kelapa & penguatan Peran Universitas Cenderawasih. Sementara itu, di wilayah Adat Laa Pago akan fokus pengembangan pada sentra kopi & peternakan.

Baca juga: Kekuatan masyarakat adat hadapi pandemi COVID-19

Seharusnya, mengatakan Filep, pembangunan berbasis wilayah adat identik dengan tiga hal mendasar, yaitu masyarakat adat beserta hak-haknya, hukum adat yg mendasari keberlangsungan hidupnya, & nilai sosiologis masyarakat adat.

Pemerintah dapat meriset keterpaduan antara pembangunan industri modern & konsep kearifan lokal sebelum membangun pertanian, perikanan, perkebunan, & lainnya di wilayah adat.

Filep juga menyarankan supaya program pemerintah itu memfokuskan diri pada pengakuan hak-hak masyarakat adat terlebih dahulu.

“Apa pun tipikal pembangunan yg dilakukan kalau tidak menghormati & mengembalikan hak-hak masyarakat adat yg selama ini pernah dirampas, maka pembangunan dapat kontraproduktif,” ujar Filep.

Dalam kaitan dengan hukum adat, Filep juga mempertanyakan bagaimana pola pembangunan dalam Quick Wins itu sanggup menjaga eksistensi hukum adat itu sendiri.

Misalnya, Filep menyebut hukum adat Papua, sering kali memberikan batasan-batasan tertentu mengenai pengelolaan tanah & hutan Papua.

Baca juga: Mendikbud berkomitmen lindung adat & budaya Papua Barat

“Nah, bagaimana itu dapat diakomodasi bila Pemerintah secara langsung memetakan fokus pembangunan yg akan dilakukan? Ruang ekonomi tentu dimajukan. Namun, di atas itu hukum adat tidak boleh dikesampingkan karena itulah yg jadi roh hidup dalam komunitas masyarakat adat Papua,” mengatakan Sekretaris Dewan Adat Byak Kabupaten Manokwari itu.

Dalam kaitan dengan nilai sosiologis masyarakat adat, Filep mengatakan bahwa masyarakat adat Papua hidup dalam komunitas adat yg menghubungkan setiap pribadi masyarakat adat sebagai satu keluarga besar.

Dalam satu ikatan sosiologis keluarga besar, dia berharap bentuk pembangunan tidak mencerai-beraikan entitas keluarga itu.

“Oleh karena itu, pengakuan kepada hak-hak dasar & martabat masyarakat adat itulah yg harus diutamakan,” katanya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2000557/dpd-pengembangan-ekonomi-sentuh-filosofi-pembangunan-masyarakat-adat

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *