oleh

DPD beri masukan Pelindo III terkait permasalahan kepelabuhanan

-Umum-2 views

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-DPD RI/am.

Surabaya (ANTARA) – Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan sejumlah masukan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III terkait permasalahan kepelabuhanan & investasi di wilayah itu, karena hingga kini jajaran perusahaan pelat merah itu dianggap belum menyelesaikan dengan baik.

beincash

La Nyalla dalam Rapat Kerja (Raker) di Surabaya, Selasa bersama Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Wakil Menteri II BUMN yg diwakili Asdep Kehutanan & Perkebunan Desty Arlainy, Kepala Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Arif Thoha, Komisaris Utama PT Pelindo III Prof Marsetio, & Direktur Utama PT Pelindo III Uuk Saefudin Noer, serta jajaran Direksi PT Pelindo III lainnya itu, juga menegur Pelindo III supaya segera menyelesaikan sejumlah permasalahan yg belum selesai.

“Sejak saya menjabat Ketua DPD RI, sudah dua kali saya ke Pelindo III, artinya masih ada masalah di Pelindo ini. Saya terima beberapa aspirasi & aduan dari stakeholder pelabuhan. Saya harap jangan hingga tiga kali saya ke sini ya, karena saya harap semua bekerja on the track,” mengatakan La Nyalla, dalam keterangan persnya yg diterima di Surabaya.

Mantan Ketua Kadin Jatim itu meminta, permasalahan yg ada perlu untuk diperhatikan & dijelaskan, & jangan hingga karena ganti pimpinan, kemudian ganti kebijakan.

Ia mengatakan, ada dua materi pokok yg jadi fokus DPD, yakni perdana meminta data & informasi mengenai perkembangan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Pelabuhan Multipurpose di Labuan Bajo & Patimban, serta pengembangan & modernisasi pelabuhan-pelabuhan lain di bawah wilayah kerja PT Pelindo III.

Baca juga: Pelindo III kirim seribu paket sembako ke korban longsor Nganjuk

Baca juga: Menko PMK apresiasi Pelindo III dukung Gerakan Nasional Donor Plasma

Sedangkan fokus kedua adalah masuknya aspirasi dari stakeholder (pemangku kepentingan) pelabuhan, terkait dengan iklim usaha di Pelabuhan Tanjung Perak.

La Nyalla mengaku memiliki sejumlah catatan mengenai pembangunan pelabuhan baru di Tanah Air. Utamanya, terkait dengan pembebasan lahan & sarana penunjang serta akses jalan & sejumlah masalah lain.

“Termasuk pembangunan terminal multipurpose Teluk Lamong yg sejak diputuskan tahun 2012, & MoU dengan BUMD Provinsi tahun 2014, hingga hari ini masih macet. Dan ini tidak dapat dibiarkan berlarut. Apalagi sudah ada swasta nasional yg bersedia mengerjakan join ventura & sudah dikonsolidasi oleh BUMD Provinsi,” mengatakan mantan Ketua PSSI ini.

Permasalahan lain yg dibahas adalah berhentinya proses tender PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) untuk pengadaan 7 Container Crane & 24 unit ERTG. Padahal sudah ada pemenang tender, & PT TPS sudah mengeluarkan surat purchasing order pada 7 Februari lalu.

“Hal ini jadi kajian serius Komite II di DPD RI, sebagai kawan Kementerian BUMN & Kementerian Perhubungan. Praktik seperti ini tidak boleh terjadi. Apalagi informasi yg saya terima, pemenang tender ini sudah memenuhi semua kualifikasi & memberi harga terendah dari pagu yg ditetapkan,” ujarnya.

Jika masalah ini memang benar terjadi, La Nyalla menilai hal tersebut merupakan pelanggaran kepada peraturan perundangan & memiliki konsekuensi hukumnya.

“Komite II DPD RI pasti akan mengeluarkan rekomendasi yg akan diteruskan kepada saya selaku Pimpinan DPD RI, untuk saya teruskan kepada para pihak terkait, baik kementerian maupun institusi penegak hukum untuk mengerjakan pendalaman. Termasuk dapat saya hinggakan kepada Presiden, karena sejumlah Instruksi Presiden tentang tentang iklim usaha, kepastian hukum & percepatan pemulihan ekonomi jelas tidak diperhatikan,” tutur-nya.

Keluhan lain mengenai iklim berusaha di Pelabuhan Tanjung Perak juga jadi sorotan dalam rapat kerja kali ini.

Ketua DPD RI mengaku mendapat keluhan dari Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak Surabaya mengenai iklim berusaha di tempat ini.

“Terutama terkait dengan peluasan bisnis anak & cucu perusahaan PT Pelindo III yg memasuki bisnis eksisting yg selama ini dijalankan oleh swasta lokal di Surabaya. Padahal dalam rapat kerja saya dengan Menteri BUMN, sudah disepakati, & dinyatakan secara jelas bahwa anak cucu BUMN dilarang mematikan sektor swasta. Apalagi perusahaan eksisting yg bukan berskala besar,” ucap-nya.

Baca juga: Jumlah kapal sandar di Terminal Teluk Lamong naik pada 2020

Baca juga: Pelindo III gratiskan rapid antigen penumpang kapal laut

Oleh karena itu, Ia meminta Pelindo III menjelaskan masalah sengketa status lahan di area Pelabuhan Tanjung Perak, sulitnya proses perizinan ke instansi Bea Cukai ataupun Kantor Kelurahan yg mensyaratkan Surat Keterangan dari PT Pelindo III, juga laporan mengenai fee atau pembayaran pelintas Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yg dilakukan oleh kapal-kapal, serta pendangkalan di area galangan kapal yg merugikan para perusahaan yg tergabung di Iperindo.

Menanggapi masukan itu, Dirut PT Pelindo III Uuk Saefudin Noer mengaku berterima kasih sudah diingatkan & mendapat masukan langsung dari DPD RI. Pihaknya mengaku akan segera mengerjakan koordinasi internal, untuk menindaklanjuti semua temuan & aspirasi yg dihinggakan pemangku kepentingan pelabuhan kepada DPD RI.

Hal yg sama juga diungkapkan Komisaris Utama PT Pelindo III, Laksamana (Purn) Prof Dr Marsetio bahwa Pelindo III akan segera membahas & menuntaskan semua masukan dari Ketua DPD RI.

“Setelah dengar paparan Dirut, Direksi & Ketua DPD RI serta Pak Bustami dari Komite II, saya & jajaran komisaris, akan minta direksi untuk tuntaskan. Kami akan rapat kilat. Setelah ini akan kami bahas. Tidak ada yg tak dapat. Aturan jadi pegangan kita,” mengatakan mantau Kasal ini.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2014362/dpd-beri-masukan-pelindo-iii-terkait-permasalahan-kepelabuhanan

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *