oleh

DPC Demokrat Bekasi hargai keputusan Kemenkum & HAM

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didampingi jajaran pengurus DPP Partai Demokrat memberi keterangan pers di Kantor Pusat Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (31/3/2021). ANTARA/Genta T Mawangi

Cikarang, Bekasi (ANTARA) – Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menghargai sikap & konsistensi pemerintah yg dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia atas upaya kudeta partai kepada kepengurusan yg sah di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

beincash

“Sikap konsisten & bijaksana Menkumham soal pengakuan kepengurusan partai kami. Sejak lama khan memang yg diakui itu Demokrat kepemimpinan AHY melalui surat keputusan Kemenkum HAM Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020,” mengatakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli HM, di Cikarang, Rabu.

Baca juga: Menkumham: Demokrat Moeldoko tak dapat kembali ajukan kepengurusan

Ia menegaskan kepada segenap kader & simpatisan untuk tetap solid & bersatu membangun Partai Demokrat supaya kembali berjaya.

“Ditolaknya dokumen kepengurusan versi KLB menandakan tidak adanya dualisme di Partai Demokrat. Kami para kader bersyukur bahwa konflik ini sudah selesai. Maka dari itu saya meminta para kader untuk kembali bersatu membesarkan partai kita ini,” ucapnya.

Baca juga: Kemenkumham silakan KLB Demokrat kalau harap gugat AD/ART ke pengadilan

Ia juga meminta kerja sama segenap kadernya untuk mengawal program-program yg sudah diinstruksikan Ketua Umum AHY yg sempat tertunda akibat adanya percobaan kudeta ini.

“Konflik ini cukup mengganggu kita dalam menjalankan program partai, karena ini sudah selesai maka saya mengajak semua kader untuk kembali meneruskan program dengan baik,” mengatakan dia.

Baca juga: AHY: Keputusan Kemenkumham tolak KLB kabar baik bagi demokrasi

Diketahui Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia menolak kepengurusan hasil keputusan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Baca juga: AHY akan maafkan Moeldoko kalau akui kekeliruan ambil paksa PD

“Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021, ditolak,” mengatakan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, dalam konferensi pers daring, di Jakarta, Rabu (31/3).

Baca juga: AHY berharap Moeldoko akui tertipu pialang politik

Ia beralasan dari hasil pemeriksaan & verifikasi pihaknya masih terdapat beberapa kelengkapan dokumen yg belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD & DPC yg datang tidak disertai mandat ketua DPD & DPC.

Baca juga: AHY bantah isu pertentangan ideologi di Demokrat

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2073858/dpc-demokrat-bekasi-hargai-keputusan-kemenkum-dan-ham

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *