oleh

DKPP memberhentikan dua penyelenggara pemilu dari jabatan ketua

Ketua Majelis Sidang DKPP Alfitra Salamm (ANTARA/HO/Humas DKPP)

Menjatuhkan sanksi peringatan keras & pemberhentian dari jabatan ketuaJakarta (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua penyelenggara pemilu dari jabatan ketua dalam sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan. Ketua majelis Alfitra Salamm, di Jakarta, Rabu, mengatakan agenda sidang kali ini pembacaan putusan kepada 11 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan ketua kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan Febriadinata, & Ketua KPU Kota Batam Herrigen Agusti. Keduanya juga dijatuhi sanksi peringatan keras oleh DKPP.
“Menjatuhkan sanksi peringatan keras & pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Kota Batam kepada teradu I Herrigen Agusti selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Batam sejak putusan ini dibacakan,” mengatakan Alfitra Salamm. DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Sekretaris KPU Kota Batam AC Herlambang. Keduanya berkedudukan sebagai teradu i & teradu II dalam perkara ini. Teradu I merupakan penanggung jawab regu pengamanan pencetakan & pengamanan surat suara pada Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur serta Wali Kota & Wakil Wali Kota Batam 2020. Sedangkan teradu II bertindak sebagai ketua regu pengelola logistik. Sedangkan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan Febriadinata terjerat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 27-PKE-DKPP/I/2021. Pengadu melaporkan Febriadinata dengan pokok perkara terkait dugaan mengerjakan tindakan yg menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 1 dalam kasus dugaan politik uang & intimidasi yg dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Kabupaten Bintan. Kemudian, teradu dianggap tidak bersikap profesional dalam mengemban amanah & menjalankan tugas & fungsinya selaku ketua & anggota Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Bintan.
DKPP membacakan putusan melibatkan 52 penyelenggara pemilu sebagai teradu dari 11 perkara yg disidangkan. Jenis-jenis sanksi yg dijatuhkan DKPP terdiri dari 21 peringatan, 2 peringatan keras, & 2 pemberhentian dari jabatan ketua. DKPP juga merehabilitasi atau pemulihan nama baik 28 penyelenggara pemilu, karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.Baca juga: Sidang etik, DKPP berhentikan 2 penyelenggara pemilu
Baca juga: DKPP sidangkan lima komisioner KPU Maros terkait kode etik

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2074534/dkpp-memberhentikan-dua-penyelenggara-pemilu-dari-jabatan-ketua

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *