oleh

DKPP beri sanksi peringatan pada 9 penyelenggara pemilu

Slot SimakNews.com – DKPP beri sanksi peringatan pada 9 penyelenggara pemilu,

Tangkapan layar pembacaan putusan DKPP secara daring untuk merehabilitasi nama baik Ketua & Anggota Bawaslu pada Rabu (1/9/2021). ANTARA/HO-Bawaslu Bali.

Jakarta (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan kepada sembilan penyelenggara pemilu.

Ketua Majelis Alfitra Salamm dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menyebutkan sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP.

“Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu II Anak Agung Gede Raka Nakula selaku Anggota KPU Provinsi Bali sejak putusan ini dibacakan,” mengatakan Alfitra Salamm saat membacakan putusan perkara nomor 125-PKE-DKPP/IV/2021.

DKPP juga memberikan sanksi peringatan kepada Joko Arief Budiono (Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal) dalam perkara 142-PKE-DKPP/V/2021.

Kemudian, Joko Arief Budiono juga mendapatkan peringatan pada perkara 153-PKE-DKPP/VI/2021 bersama 4 Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, yakni Ahmadiswadi, Maklum Pelawi, Ali Aga, & Yawisham.

Selanjutnya, sanksi peringatan juga diberikan kepada Irwan, Swastari Haz (Ketua & Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu), & Yuyun Nurul Azmi (Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat/NTB). Ketiganya merupakan teradu dalam perkara 145-PKE-DKPP/V/2021.

Dalam perkara 145-PKE-DKPP/V/2021 itu, dua Anggota DKPP yakni Didik Supriyanto & Pramono Ubaid Tanthowi memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion).

Baca juga: Di sidang MK kuasa hukum mantan ketua KPU sebut kekuasaan DKPP absolut

Baca juga: DKPP berhentikan anggota KPU Kota Prabumulih karena terima uang caleg

Ketiga teradu dinilai mengerjakan pelanggaran kode etik & perilaku berat selayaknya mendapatkan sanksi pemberhentian tetap sebagai penyelenggara pemilu.

Didik & Pramono berpandangan tindakan tiga teradu yg memerintahkan KPU Kabupaten Dompu menetapkan salah satu bakal calon jadi calon yg memenuhi syarat meski tidak terpenuhi syarat jangka waktu lima tahun tidak dibenarkan menurut hukum & etika. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran kepada esensi pemilu.

“Bahwa derajat pelanggaran atas penetapan bakal calon yg tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar calon jauh lebih akbar daripada derajat pelanggaran atas penatapan orang yg tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar sebagai pemilih,” mengatakan Didik.

Peluang untuk mengoreksi kesalahan memasukkan bakal calon yakni cuma dengan cara menghentikan pemungutan suara atau pemungutan suara ulang. Hal itu berdampak pada pemborosan uang negara & menjatuhkan kredibilitas penyelenggara pemilu ke titik yg paling rendah.

“Dikarenakan tindakan ketiga teradu dipengaruhi oleh pandangan atasannya yakni Bawaslu RI, ketiganya dinilai pantas mendapatkan sanksi peringatan keras,” ujar Didik Supriyanto.

Sidang itu mengagendakan pembacaan putusan dari 7 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yg melibatkan 28 teradu dengan 27 penyelenggara, satu penyelenggara pemilu jadi teradu dalam dua perkara berbeda, & 9 penyelenggara mendapatkan peringatan.

Sementara itu, sebanyak 18 penyelenggara pemilu direhabilitasi nama baiknya oleh DKPP karena tidak terbukti mengerjakan pelanggaran kode etik & perilaku penyelenggara pemilu (KEPP).

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2364766/dkpp-beri-sanksi-peringatan-pada-9-penyelenggara-pemilu

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *