oleh

DKPP berhentikan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan

Hasil tangkapan foto dari laman youtobe DKPP RI. (ANTARA/HO)

DKPP memutuskan merehabilitasi nama baik teradu duaBintan, Kepri (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberhentikan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan Provinsi Kepri Febri Adinata karena terbukti melanggar kode etik & pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

beincash

“Berdasarkan fakta di persidangan, kami menjatuhkan sanksi keras & pemberhentian dari jabatan kepada Ketua Bawaslu Bintan sebagai teradu satu,” mengatakan Ketua DKPP Muhammad dalam sidang putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu secara virtual dari ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu.

Baca juga: DKPP memberhentikan dua penyelenggara pemilu dari jabatan ketua

Sementara teradu dua Sabrima Putra yg seorang staf tenaga teknis Bawaslu Bintan, mengatakan Muhammad, tidak terbukti melanggar kode etik & pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

“DKPP memutuskan merehabilitasi nama baik teradu dua,” ujar Muhammad.

Selanjutnya, DKPP meminta Bawaslu Provinsi Kepri & Koordinator Sekretaris Bawaslu Bintan, masing-masing dapat menindaklanjuti pelaksanaan putusan kepada teradu satu & teradu dua, paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan.

Baca juga: DKPP: Aduan Pilkada 2020 tertinggi soal pelaksanaan kampanye

“Juga meminta Bawaslu RI mengevaluasi pelaksanaan putusan ini,” sebutnya.

Muhammad menjelaskan dalam perkara ini, pengadu merupakan timses paslon Bupati-Wakil Bupati Bintan nomor urut 02 Alias Wello-Dalmasri Syam yg diwakili advokat Johnson & kawan-kawan.

Baca juga: DKPP berhentikan tetap 7 penyelenggara pemilu

Pengadu melaporkan teradu satu & teradu dua ke DKPP karena dianggap tidak profesional menangani dugaan kasus politik uang yg melibatkan paslon Bupati-Wakil Bupati Bintan nomor urut 01 Apri Sujadi-Robi Kurniawan.

Dari hasil keterangan pengadu, jawaban teradu, hingga dokumen antara pengadu & teradu selama proses persidangan, lanjut Muhammad, dapat disimpulkan teradu satu mengabaikan fakta & alat bukti yg mengakibatkan penegakan hukum terkait politik uang ini tidak lanjut ke tahap penyidikan.

Awalnya laporan politik uang tersebut sudah hingga ke tahap pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu Bintan, yg di dalamnya ada Bawaslu, Polisi hingga Kejaksaaan. Tapi, oleh teradu satu proses penanganan perkaranya dihentikan sebab dinilai tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu.

Sementara, dari unsur kepolisian kala itu menyatakan kalau perkara tersebut memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu.

“Teradu satu menunjukkan keberpihakan pada paslon 01, sehingga ia tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Perbuatannya dapat menggerus kepercayaan masyarakat kepada lembaga Bawaslu,” mengatakan Muhammad menegaskan.

Pembacaan putusan perkara Ketua & Staf Bawaslu Bintan oleh DKPP ini digelar bersamaan dengan pembacaan 10 putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2074906/dkpp-berhentikan-ketua-bawaslu-kabupaten-bintan

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *