oleh

Dirjen Dukcapil tegur 10 Disdukcapil yg tambah syarat urus dokumen

Slot SimakNews.com – Dirjen Dukcapil tegur 10 Disdukcapil yg tambah syarat urus dokumen,

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. ANTARA/HO-Kemendagri.

Jakarta (ANTARA) – Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menegur 10 dinas kependudukan & pencatatan sipil kabupaten kota yg terbukti menambah syarat pengurusan dokumen kependudukan.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya di Jakarta Senin, menyampaikan bahwa kepala dinas yg menambah persyaratan tersebut langsung ditegur & dia memerintahkan kadis supaya memangkas ketentuan tambahan itu.

“Kalau menambah persyaratan itu bukan mempermudah tetapi malah mempersulit masyarakat,” mengatakan Zudan pada rapat virtual “Pembahasan Persyaratan & Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil” dengan 25 kepala dinas dukcapil kabupaten/kota perwakilan dari Sabang hingga Merauke.

Menurut Zudan, masih banyak daerah yg menambah persyaratan baru. Mungkin, menurutnya, karena keliru memahami Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan & tata cara pendaftaran penduduk & pencatatan sipil, & aturan pelaksananya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

Zudan menyatakan dengan aturan itu pemerintah mereformasi & menderegulasi pelayanan adminduk dengan memberikan kemudahan pelayanan.

Baca juga: Dirjen Dukcapil: Segera lapor kalau hendak vaksin tetapi belum punya NIK
Baca juga: Dukcapil Kemendagri antisipasi gagal vaksin karena NIK
Baca juga: Zudan: Dukcapil lindungi rakyat dengan dokumen kependudukan

“Dokumen yg tidak diperlukan, tidak perlu dipersyaratkan karena itu merepotkan masyarakat. Hanya bikin ribet, jadi jangan menambah persyaratan di luar dari yg semestinya,” mengatakan Dirjen Zudan.

Selain itu, untuk memastikan semua dinas dukcapil daerah tidak menambah persyaratan baru atau menghapus persyaratan tambahan yg terlanjur diberlakukan, Dirjen Zudan langsung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Supervisi, dipimpin langsung oleh para pejabat Eselon II.

Adapun Satgas Supervisi Wilayah I Sumatera, dipimpin oleh Direktur Pendaftaran Penduduk David Yama, Satgas Supervisi untuk Wilayah II Jawa Bali dipimpin Direktur PIAK Erikson Manihuruk, Satgas Supervisi Wilayah III Kalimantan dipimpin oleh Direktur Pencatatan Sipil Handayani Ningrum.

Kemudian, Satgas Supervisi Wilayah IV Sulawesi dipimpin oleh Direktur Pemanfaatan Data Akhmad Sudirman Tavipiyono, & Satgas Supervisi Wilayah V NTB, NTT, Maluku & Papua diketuai Direktur Bina Aparatur Andi Kriarmoni.

Satgas itu dibentuk juga sebagai tindak lanjut arahan Mendagri Tito Karnavian dalam rangka menolong supervisi pendataan penduduk yg belum divaksin demi penuntasan pandemi COVID-19, & pendataan penduduk terkait mendapatkan bantuan sosial.

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sangat serius mengangkat lebih tinggi kualitas layanan administrasi kependudukan di semua lini pelayanan. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh bahkan sudah mencanangkan 2021 sebagai ‘Tahun Kualitas Layanan Dukcapil’.

“Cermin peningkatan kualitas layanan adminduk itu ditandai dengan laju & kemudahan layanan dengan adanya layanan online. Ditambah, mendekatkan layanan untuk menolong layanan offline hingga ke desa-desa,” mengatakan dia.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2346082/dirjen-dukcapil-tegur-10-disdukcapil-yang-tambah-syarat-urus-dokumen

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *