oleh

Direktur Pusako: Calon panglima TNI jangan hasil lobi politik

Slot SimakNews.com – Direktur Pusako: Calon panglima TNI jangan hasil lobi politik,

Tangkapan layar akademisi Fakultas Hukum dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat Feri Amsari. ANTARA/ Muhammad Zulfikar.

Panglima TNI harus loyal cuma kepada Presiden. Lebih tepatnya, Panglima TNI harus loyal kepada negara, bangsa & konstitusiJakarta (ANTARA) – Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari mengatakan calon pengganti panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto jangan hasil lobi-lobi politik.

Feri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis menjelaskan panglima TNI harus dipilih berdasarkan profesionalitas, kepemimpinan, integritas & loyalitas kepada Presiden.

Ia menegaskan panglima TNI akan datang tidak boleh ada dualisme loyalitas seperti kepada Presiden & parpol atau broker pelobi-nya.

“Panglima TNI harus loyal cuma kepada Presiden. Lebih tepatnya, Panglima TNI harus loyal kepada negara, bangsa & konstitusi,” ucap dia menegaskan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas itu menjelaskan panglima TNI harus seorang figur yg apolitis. Oleh karena itu, tidak boleh berkaitan dengan kepentingan politik kubu manapun. Sehingga Panglima TNI yg dipilih tidak ikut politik praktis & patuh pada konstitusi serta HAM.

Panglima TNI harus loyal & patuh pada Presiden karena Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI.

Baca juga: Imparsial: Presiden pilih calon panglima TNI bebas pelanggaran HAM

Baca juga: Pengamat: Calon panglima TNI harus paham perang hibrida & teritorial

Komunikasi politik yg dibangun dengan Presiden pun harus baik & langsung, tidak melewati orang lain. Sehingga dapat menerjemahkan semua perintah arahan Presiden secara komprehensif.

Sementara itu, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), Ahmad Fanani Rosyidi, menambahkan pergantian Panglima TNI harus mempertimbangkan keseimbangan antar-matra sesuai yg berlaku dalam UU TNI Nomor 34 tahun 2004.

Oleh karena itu kalau melenceng dari UU tersebut maka akan merusak tatanan atau kultur yg sudah ada di organisasi TNI. Apalagi kalau dalam pergantian Panglima TNI mempertimbangkan alasan politik atau kekuasaan semata.

“Jika hal itu yg terjadi maka akan merusak profesionalitas & keseimbangan di tubuh TNI,” ujar Ahmad.

Mantan peneliti bidang HAM Setara Institute ini menegaskan, Pasal 14 ayat 4 UU TNI menjelaskan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yg sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan. Selain itu merujuk prinsip yg diatur pada Pasal 4 ayat 2 UU TNI bahwa tiap-tiap angkatan mempunyai kedudukan yg sama & sederajat.

“Tapi pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden & juga produk politik di forum DPR. Namun demikian, pergantian Panglima TNI harus proporsional & taat kontitusi sesuai UU TNI Nomor 34 tahun 2004, khususnya pada pasal 4 ayat 2 menyangkut prinsip kedudukan tiap tiap angkatan yg sama & sederajat supaya tidak ada dominasi,” tutur Ahmad.

Terkait upaya & antisipasi supaya Panglima TNI ke depan tidak dimanfaatkan untuk agenda 2024, mantan peneliti bidang HAM di ELSAM ini meminta supaya Presiden Jokowi untuk segera menyodorkan nama calon Panglima TNI ke DPR sesuai dengan waktunya. Sehingga DPR dapat menentukan & mengusulkan siapa yg dapat jadi Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Walaupun penentuan Panglima TNI hak prerogatif Presiden tetapi harus sesuai konstitusi sehingga tidak ada dominasi matra untuk jadi Panglima TNI,” ucap-nya.

Oleh karena itu, sambung Fanani, saat ini Presiden Jokowi diuji untuk memilih siapa yg bakal jadi Panglima TNI. Pilihan Jokowi juga harus menghindari polemik. Karena kalau yg dipilihnya keluar dari konstitusi maka akan menimbulkan polemik yg berkepanjangan. Oleh karena itu dipastikan Jokowi akan taat UU & kultur TNI dalam menentukan Panglima TNI.

Saat ini ada dua nama Jenderal yg mencuat kuat & digadang-gadang akan menggantikan posisi sebagai Panglima TNI. Kedua sosok yg namanya kerap santer dibicarakan adalah KSAL Laksamana Yudo Margono & KSAD Jenderal Andika Perkasa.

Baca juga: Akademisi: Panglima TNI dari matra laut perkuat poros maritim dunia

Baca juga: Pengamat: Pengangkatan Panglima TNI pertimbangkan dua agenda strategis

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2295386/direktur-pusako-calon-panglima-tni-jangan-hasil-lobi-politik

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *