oleh

Demokrat versi KLB ajukan gugatan ke PTUN

Jurnalis mengamati layar telepon pintar konferensi pers dari Kementerian Hukum & HAM terkait kepengurusan Partai Demokrat yg digelar secara virtual di Jakarta, Rabu (31/3/2021). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

Jakarta (ANTARA) – Ketua Departemen Komunikasi & Informatika DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Saiful Huda Ems, mengatakan, mereka akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara & Pengadilan Negeri.

beincash

Langkah itu diambil pasca-keputusan Kementerian Hukum & HAM yg menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Negara kita sudah mengatur dengan sangat rapi bagaimana sistim penyelesaian konflik partai. Diantaranya ada prosedur penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara & Pengadilan Negeri,” mengatakan dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Ibas apresiasi keputusan Kemenkumham terkait Partai Demokrat

Ia menilai prosedur hukum tersebut akan ditempuh pihaknya untuk mendapatkan keadilan sekaligus mengembalikan marwah Partai Demokrat sebagai partai modern, terbuka & demokratis, jadi rumah akbar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Langkah itu menurut dia juga membuktikan kepada semua pihak bahwa Moeldoko taat hukum, tidak pernah menyalah pakai jabatan sebagaimana yg dituduhkan oleh pihak pihak yg tidak bertanggung jawab.

“Mari supremasi hukum kita junjung tinggi bersama sama. Bapak Moeldoko & DPP Partai Demokrat menghimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada untuk tetap tenang, solid, bersatu & menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing,” katanya.

Baca juga: Kubu KLB: Penolakan Kemenkumham bukti tidak ada intervensi pemerintah

Ia mengajak semua kader Demokrat menunjukkan kepada masyarakat Indonesia & dunia bahwa Partai Demokrat adalah partai yg bersih, cerdas, & santun.

“Mari tunjukkan Partai Demokrat adalah partai yg memperjuangkan demokrasi berlandaskan Pancasila, yg memperjuangkan nasib rakyat supaya makin baik, yg memberi ruang kepada seluruh kader untuk mengembangkan karirnya, yg jadi partai terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

Baca juga: DPC Demokrat Bekasi hargai keputusan Kemenkum & HAM

Sebelumnya, Kemenkumham menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak,” mengatakan kata Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemenkumham tolak kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko

Yasonna mengatakan dari hasil pemeriksaan & verifikasi kepada seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yg dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yg belum dipenuhi.

Menurut dia, beberapa kelengkapan yg belum dipenuhi tersebut yaitu perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) & Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak disertai mandat dari ketua DPD & DPC.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2074574/demokrat-versi-klb-ajukan-gugatan-ke-ptun

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *