MA -
in

Data MA Ungkap Vonis Oknum TNI Pecinta Sesama Hingga Adanya Group WA

Online – Mahkamah Agung (MA) merilis fakta-fakta terkait hubungan sesama tipe atau LGBT di kalangan prajurit TNI. Siaran pers itu ditandatangani oleh Jubir MA, hakim agung Andi Samsan Nganro.

Berdasarkan siaran pers yg diterima detikcom pada Rabu (21/10/2020), terungkap citra fenomena LGBT di lingkungan militer Tanah Air. MA merasa perlu menyampaikan klarifikasi atas materi pembinaan yg dihinggakan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Dr Burhan Dahlan SH MH pada acara pembinaan teknis yudisial tanggal 12 Oktober 2020 di Yogyakarta.

Advertisements

“Sebanyak 16 perkara sudah diputus di tingkat kasasi. Semuanya dipecat,” mengatakan jubir MA hakim agung Andi Samsan Nganro dalam siaran pers tersebut.

Selain dipecat karena mereka berperilaku homoseksual, mereka dihukum penjara. Hukuman itu dijatuhkan karena para prajurit dianggap tidak menaati perintah atasan, yaitu Surat Telegram (ST) Panglima TNI tentang Larangan kepada Prajurit TNI & PNS serta keluarganya untuk tidak mengerjakan hubungan sesama jenis.

Telegram serupa juga dikeluarkan KSAD Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019 tentang penerapan hukum secara tegas, terukur, proporsional kepada oknum Prajurit & PNS TNI AD yg terlibat kasus hubungan sesama jenis.

Berikut poin-poin penjelasan MA dalam siaran pers MA:

1. Bahwa substansi pesan yg dihinggakan pada pokoknya memuat tentang:
1) Komitmen yg tinggi pimpinan TNI dalam penegakan hukum kepada pelanggaran hukum oleh prajurit.
2) Terhadap oknum prajurit TNI yg terlibat homoseksual (persetubuhan sesama jenis) harus diberikan tindakan/sanksi yg tegas.
3) Penekanan kepada jajaran peradilan militer untuk secara cermat dalam mengadili prajurit yg terlibat pelanggaran homoseksual.

2. Bahwa terdapat 20 berkas perkara kasasi pada MA pelanggaran hukum prajurit terkait perbuatan homoseksual.
1) Sebanyak 16 perkara sudah diputus di tingkat kasasi.
2) Terdapat beberapa berkas perkara yg diputus bebas pada pengadilan tingkat pertama.

3. Bahwa putusan pembebasan atas pelanggaran hukum tersebut dipandang dapat mengecewakan pimpinan TNI, & berpengaruh kepada kehidupan disiplin prajurit.

4. Perlu diluruskan bahwa oknum prajurit TNI pelaku homoseksual tidak dalam bentuk terorganisasi, melainkan dalam kelompok grup WA dengan nama komunitas tertentu.

Terkait penanganan kasus prajurit TNI yg terlibat LGBT, Humas Pengadilan Militer II-10 Semarang, Letkol Asmawi, mencatat pihaknya menyidangkan 7 anggota TNI yg terlibat LGBT/homoseksual. Para prajurit tersebut adalah Serka RR, Pelda AN, Serka AD, Kapten IC, Serka SGN, Serka AAB, & Praka P.

“Ada tujuh terdakwa. Yang P sudah divonis & dipecat, yg bersangkutan mengajukan banding,” mengatakan Asmawi di kantornya, Semarang, Jumat (16/10).

Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Letkol Sus Wahyupi menambahkan ketujuh terdakwa itu berasal dari satuan berbeda & tidak cuma berasal dari Jawa Tengah. Namun pihaknya menangani persidangan karena berdasarkan letak berhubungan.

“Ada tujuh perkara dengan tujuh terdakwa. Satu dari TNI AD & enam dari TNI AU,” terang Wahyupi.

Selanjutnya Pengadilan Militer Jayapura, Pengadilan Militer Bandung, Pengadilan Militer Surabaya, hingga Pengadilan Militer Tinggi Medan juga menangani kasus prajurit LGBT. Salah satu kasus prajurit TNI terlibat LGBT di Bali ditangani Pengadilan Militer Denpasar, di mana terdakwanya adalah Letda DS.

Letda DS mulai terjerumus jadi homoseksual saat mengikuti komunitas LGBT. Padahal Letda DS mengetahui ada Surat Telegram Panglima TNI yg melarang anggota TNI jadi homoseksual & sanksinya pemecatan.

Akhirnya Pengadilan Militer Denpasar memutuskan Letda DS bersalah dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas pada Pada 6 April 2020. Letda DS dihukum 10 bulan penjara & dipecat dari militer.

“Terdakwa yg mengerjakan perilaku seks yg menyimpang dengan sesama tipe & terlibat komunitas LGBT karena selaku prajurit TNI semestinya Terdakwa dapat jadi contoh bagi masyarakat di lingkungan Terdakwa dalam berperilaku, utamanya dalam menaati aturan hukum sehingga perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan maupun ketentuan agama apa pun sehingga harus diberikan tindakan tegas,” ucap majelis Pengadilan Militer Denpasar yg diketuai Letkol Ronny Suryandoko SIP SH MHan.(detik.com)

Report

What do you think?

888 points
Upvote Downvote

Written by Agen Slot

Agen Slot Online Terbaru 2020

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0