oleh

Cara Eri Cahyadi kembangkan kualitas pelayanan publik di Surabaya

Dokumentasi – Seorang warga sedang mengerjakan perekaman baru Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Mal Pelayanan Publik Siola, Kota Surabaya. ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya/aa.

Surabaya (ANTARA) – Usai dilantik pada 26 Februari 2021, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi salah satu priorotas program yg akan dikerjakan adalah memberikan kemudahan pelayanan publik kepada warga di Kota Surabaya, Jatim.

beincash

Eri Cahyadi menyatakan bakal terus mengoptimalkan kemudahan pelayanan publik kepada warga. Salah satu pelayanan publik yg dimaksud adalah pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yg selama ini cuma dapat dilayani di Mal Pelayanan Publik Siola.

Namun saat ini cukup dapat dilayani di kantor kelurahan yg ada di Kota Surabaya. Komitmen Eri tersebut adalah bagian dari keharapannya supaya kelurahan jadi ujung tombak pelayanan Pemkot Surabaya.

“Wali kota harap supaya layanan itu dapat lebih mendekat lagi ke tempat tinggal warga,” mengatakan Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji di Surabaya, Jumat.

Sebetulnya, mengatakan Agus, Dispendukcapil sudah mengoptimalkan pelayanan adminduk di tingkat kecamatan. Bahkan ditempatkan petugas spesifik dari Dispendukcapil di 31 kecamatan Kota Surabaya.

Hanya saja, Wali Kota Eri mengharapkan supaya pelayanan adminduk dapat ditingkatkan lebih jauh lagi di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, Dispendukcapil menyiapkan lagi personel untuk menolong pelayanan adminduk di 154 kelurahan Surabaya.

Sehingga, mulai 1 April 2021, personel dari Dispendukcapil Surabaya ini bertugas menolong warga mengurus adminduk di kelurahan.

Menurut Agus, melalui kantor kelurahan, warga dapat memperoleh empat tipe layanan administrasi kependudukan, yaitu permohonan akte kelahiran, permohonan akte kematian, legalisir dokumen kependudukan secara elektronik, serta layanan permohonan ganti nama yg membutuhkan penetapan pengadilan negeri. Namun, untuk layanan permohonan ganti nama itu baru akan diluncurkan dalam beberapa hari ke depan.

Agus menjelaskan bahwa di masing-masing kelurahan itu pihaknya menempatkan satu orang petugas spesifik adminduk. Petugas tersebut disiagakan untuk melengkapi petugas kelurahan yg sebelumnya sudah ada.

Dengan mulai ditempatkannya petugas spesifik adminduk di kelurahan, ia berharap warga tidak lagi datang jauh-jauh ke Mal Pelayanan Publik Siola, sebab cukup datang ke kelurahan, warga sudah dapat terlayani.

Akan tetapi, mengatakan Agus, warga yg rumahnya lebih dekat dengan kecamatan, juga dapat memilih untuk menyelesaikan adminduk di kantor itu. Sebab, petugas adminduk sebelumnya tetap disiagakan di kecamatan.

“Kalau rumah warga itu dekat kantor kecamatan, itu juga dapat mengurus di kecamatan. Intinya memudahkan warga yg tempat tinggalnya jauh dengan kelurahan,” ujarnya.

Petugas Dispendukcapil di kecamatan ini juga dapat melayani beberapa layanan adminduk, di antaranya, permohonan akte kelahiran, akte kematian, hingga pengurusan KK (Kartu Keluarga).

Namun begitu, bila warga terkendala waktu untuk datang ke kelurahan atau kecamatan, mereka juga dapat mengerjakannya melalui daring. Layanan adminduk daring ini dapat diakses warga melalui laman https://klampid-dispendukcapil.surabaya.go.id/.

Sebenarnya, mengatakan Agus, warga dapat secara berdikari dari rumah melalui e-klampid. Tapi kan tidak semua warga kita melek IT atau tidak punya akses gadget sehingga pelayanan tatap muka kita buka kembali dengan protokol kesehatan ketat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya bakal terus mengoptimalkan kemudahan pelayanan kepada warga dalam mengurus adminduk.

Bahkan, untuk memaksimalkan layanan itu, beberapa waktu lalu Eri secara spesifik sudah memberikan pengarahan kepada camat & lurah se-Kota Surabaya. Saat pengarahan itu, ia berpesan kepada lurah supaya tidak cuma duduk di belakang meja.

Sebab, mengatakan dia, lurah merupakan garda terdepan yg harus tahu betul apa yg terjadi di masing-masing wilayahnya.

“Jadi, lurah harus dekat dengan warga. Kalau warga lagi kesusahan terus kita datang membantu, warga pasti hatinya adem. Nah, itu yg harus kita terapkan ke depannya,” katanya.

Baca juga: Bambang DH: Eri Cahyadi punya komitmen bawa Surabaya lebih baik

Layanan kesehatan
Selain itu kemudahan pelayanan adminduk, Wali Kota Eri juga menciptakan gebrakan dengan cara kemudahan dalam pelayanan kesehatan, yakni warga Surabaya nantinya dapat berobat ke rumah sakit atau layanan kesehatan secara gratis cuma cukup mengpakai KTP.

Untuk itu, Pemkot Surabaya mengerjakan penandatanganan nota kesepakatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kantor Cabang Surabaya di Balai Kota Surabaya, Selasa (16/3). Penandatanganan ini terkait kerja sama program Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) untuk warga Kota Surabaya.

Eri Cahyadi mengatakan penandatanganan nota kesepakatan bersama ini untuk memastikan bahwa saat ini pendataan warga Surabaya pemegang jaminan kesehatan yg masuk sudah mencapai 90 persen lebih. Dengan demikian, maka ke depan seluruh warga Surabaya secara otomatis apabila harap mendapatkan layanan kesehatan cukup mengpakai KTP.

Eri mengatakan mulai 1 April 2021, seluruh warga KTP Surabaya di manapun rumah sakit yg bekerja sama dengan pemerintah kota, itu cukup dengan KTP sudah dapat dilayani kesehatannya.

Program ini memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. Sehingga untuk mendapatkan layanan kesehatan, warga KTP Surabaya tidak perlu lagi mengpakai surat keterangan miskin.

Melalui program itu, apabila warga sebelumnya membayar BPJS secara berdikari kelas satu, kemudian tiba-tiba tidak sanggup membayar, maka otomatis dapat dimasukkan kelas tiga & jadi tanggung jawab pemkot pembayarannya.

Ia menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya juga siap menanggung pembayaran BPJS Kesehatan warga Surabaya apabila sudah non-aktif ketika warga itu resign atau tidak lagi bekerja di perusahaan yg menanggung biaya BPJS.

“Saya berharap tidak ada lagi warga Surabaya yg sakit & sedih karena tidak dilayani kesehatannya. Jangan hingga ada warga nanti datang berobat 15 menit, menunggunya 2 jam. Sehingga nanti pelayanannya dapat lebih cepat,” ujarnya.

Optimalisasi layanan kesehatan rupanya tak cuma dilakukan Pemkot Surabaya dari sisi pembiayaan. Sebab, saat ini pemkot sedang menyiapkan SOP batas waktu maksimal pelayanan di puskesmas, mulai dari mendaftar hingga menerima obat.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa mengapresiasi upaya wali kota bersama jajarannya dalam mengawal proses pendataan kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Surabaya.

“Ini menunjukkan bahwa komitmen yg luar biasa terkait kehadiran pemerintah di dalam memastikan jaminan kesehatan di wilayah Kota Surabaya,” mengatakan I Made Puja.

Ia mengatakan saat ini jumlah pendudukan yg sudah tercover dalam program ini secara nasional sebanyak 222 juta jiwa atau sekitar 82 persen dari total penduduk di Indonesia. Sedangkan di Jatim, jumlah penduduk yg sudah tercover program ini sebanyak 30,9 juta jiwa ini dari 41 juta jiwa. Artinya, masih 75 persen dari total penduduk di Jatim yg sudah tercover.

Sedangkan posisi Surabaya saat ini yg sudah yg tercover ada 2,5 juta penduduk dari 2,9 juta penduduk. Jadi lebih kurang 84,4 persen. Jadi saat ini saja Kota Surabaya sudah di atas rata-rata nasional.

Menurutnya, meski Surabaya jadi kota/kabupaten dengan penduduk terbanyak di Jatim, namun jumlah peserta jaminan kesehatan juga paling tinggi. Tentunya untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen & kerja keras yg tinggi.

Baca juga: Khofifah minta Pemkot Surabaya bersinergi dengan Pemprov Jatim

Langkah cerdas
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menilai langkah Wali Kota Eri Cahyadi cukup cerdas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Surabaya. Salah satu, pelayanan publik yg ditunggu warga Surabaya adalah jaminan kesehatan semesta.

Adi mengatakan pihaknya akan mendukung penuh pemimpin baru Surabaya yg mengusung semboyan “Meneruskan Kebaikan”, dimana Surat Keterangan Miskin (SKM) dihapus, & cukup dengan menyerahkan KTP, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Selain itu, Adi yg juga Ketua DPC PDIP Surabaya juga mendukung penuh Wali Kota Eri Cahyadi & Wakil Wali Kota Armuji, yg bekerja untuk menuntaskan pandemi COVID-19. Semoga Surabaya segera memasuki zona hijau.

Selain itu juga mengerjakan upaya-upaya pemulihan ekonomi, & kebijakan-kebijakan lain yg pro rakyat sehingga menciptakan Kota Surabaya lebih maju, lebih sejahtera, adil & merata.

Adi mengatakan PDI Perjuangan Surabaya sudah membahas agenda-agenda kerja kerakyatan dengan Eri Cahyadi & Armuji, khususnya yg berkaitan dengan kepentingan wong cilik.

“Pak Wali Kota & Pak Wawali memulai tradisi yg bagus, dengan silaturahmi ke kantor partai-partai politik, salah satunya PDI Perjuangan. Kami ngobrol gayeng terkait pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19,” mengatakan Adi.

Dengan demikian, gebrakan Eri Cahyadi dalam 100 hari kerja sudah dapat dirasakan masyarakat mulai 1 April 2021. Pada awal April tersebut, dua program pro rakyat diluncurkan yakni kemuduhan layanana adminduk & jaminan kesehatan semesta.

Seluruh warga Surabaya sudah dapat menikmati berobat gratis tidak perlu memakai surat keterangan miskin (SKTM), melainkan cukup dengan memperlihatkan KTP saja & langsung dilayani. Begitu juga, warga mengurus admin tidak perlu hari ke Mal Pelayahan Siola yg ada di pusat Kota Surabaya, melainkan dapat langsung di kantor kelurahan masing-masing.

Warga Surabaya menunggu program pro rakyat lainnya dari Wali Kota Eri Cahyadi sebagai janji-janji kampanyenya. Eri tentunya harus lebih gencar bekerja untuk rakyat menyusul masa baktinya cuma 3,5 tahun atau hingga Pilkada 2024.

Baca juga: “THRE3 MAS KADA” & sinergitas pembangunan di Surabaya Raya

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2078182/cara-eri-cahyadi-kembangkan-kualitas-pelayanan-publik-di-surabaya

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *