oleh

Bupati Belu minta Kemenkumham perluas kebijakan pas lintas batas

Slot SimakNews.com – Bupati Belu minta Kemenkumham perluas kebijakan pas lintas batas,

Bupati Belu, Agustinus Taolin, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Pos Lintas Batas Negara Motaain, di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Kamis (29/7/2021). ANTARA/Aloysius Lewokeda

Atambua (ANTARA) – Bupati Belu di NTT, Agustinus Taolin, meminta Kementerian Hukum & HAM supaya memperluas kebijakan penerbitan pas lintas batas bagi warga Indonesia di perbatasan negara untuk memudahkan interaksi mereka dengan warga di Timor Leste.

“Pas Lintas Batas ini sangat menolong masyarakat di perbatasan karena memudahkan mereka berinteraksi dengan warga di negara tetangga kita Timor Leste namun sejauh ini masih cuma berlaku untuk satu desa yaitu di Silawan,” katanya, di Pos Lintas Batas Negara Motaain, Kabupaten Belu, NTT, Kamis.

Ia menyatakan itu dalam diskusi secara virtual dengan Menteri Hukum & HAM, Yasonna Laoly, dalam kegiatan penyaluran bantuan bahan pokok dari Kementerian Hukum & HAM. Secara budaya, ada pertalian budaya & keluarga sangat kuat antara warga di Kabupaten Belu & Timor Leste, di antaranya sama-sama memakai bahasa Tetum.

Baca juga: Kala TNI menyiapkan SDM unggul di tepian negeri

Kabupaten Belu merupakan kabupaten yg langsung berbatasan darat dengan Timor Leste & beberapa pos penjagaan perbatasan negara sangat mudah dicapai dari Atambua, ibu kota Kabupaten Belu. Di antara pos penjaga perbatasan itu adalah Pos Salore, yg dapat dicapai cuma sekitar 15 menit memakai sepeda motor dari pusat Atambua.

Taolin mengatakan, saat ini cuma warga Desa Silawan yg diperbolehkan mendapatkan Pas Lintas Batas berdasarkan hasil kesepakatan Indonesia & Timor Leste.

Masih ada lima desa di wilayah perbatasan negara di Kabupaten Belu yg hingga saat ini belum mendaptkan kemudahan akses mengpakai pas lintas batas.

Baca juga: Timor Leste lakukan “lockdown”, WNI tertahan di perbatasan

“Oleh karena itu saya mohon bantuan dari menteri Hukum & HAM & jajarannya supaya kalau dapat kebijakan ini diperluas supaya dapat dinikmati masyarakat desa-desa lainnya di perbatasan,” katanya.

“Dengan begitu maka pada saatnya ketika pandemi Covid-19 ini mereda & Timor Leste tidak memberlakukan tutup total lagi maka interaksi masyarakat dapat lebih mudah,” katanya.

Ia mengatakan, dengan kepemilikan dokumen pas lintas batas maka warga tidak perlu lagi mengurus paspor dengan prosedur yg lebih lama ketika mereka hendak melintas ke Timor Leste.

Baca juga: Uskup Atambua tahbiskan 18 orang diakon

Ia mengatakan dengan interaksi yg mudah maka juga akan mendorong kemajuan sektor pembangunan lainnya seperti aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan.

Selain itu supaya silaturahmi untuk menjaga hubungan kekeluargaan & persaudaraan warga Indonesia di perbatasan dengan keluarga mereka di Timor Leste dapat berjalan dengan mudah & lancar.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2296061/bupati-belu-minta-kemenkumham-perluas-kebijakan-pas-lintas-batas

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *