oleh

BPN Bali sebut layanan pertanahan digital minimalisir sengketa tanah

Slot SimakNews.com – BPN Bali sebut layanan pertanahan digital minimalisir sengketa tanah,

Saat Mardani Ali Sera (kanan) didampingi Kepala BPN Denpasar (kiri) meninjau pelayanan pertahanan digital, di Kantor BPN Denpasar, Bali, Jumat (25/6/2021). ANTARA/Ayu Khania Pranisitha.

Daftar dulu melalui aplikasi itu, pasti lebih mudahDenpasar (ANTARA) – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali Rudy Rubijaya mengatakan melalui aplikasi Bantuan Informasi Layanan Kantor Pertanahan Denpasar (Abian Kapas) yg diterapkan Kantor BPN Denpasar dapat meminimalisir terjadinya kasus sengketa tanah.

“Iya dapat (mengurangi sengketa tanah) karena melalui layanan swaploting sertifikat tanah lama yg belum teregistrasi dengan berbagai permasalahan seperti hangus, karena kebakaran dapat didaftarkan kembali dalam aplikasi ini, sehingga masyarakat dapat dimudahkan. Jika sudah terdaftar, maka sengketanya juga berkurang. Karena sudah terukur dengan baik,” mengatakan Rudy Rubijaya saat ditemui, di Kantor BPN Denpasar, Bali, Jumat.

Ia mengatakan bahwa untuk aspek keamanan dalam penerapan lewat aplikasi ini juga jadi yg utama. Dalam penggunaannya nanti, juga akan menyebutkan nomor handphone & NIK. Menurut dia, kalau nanti ada masalah dalam penerapannya, dapat dengan mudah dilacak oleh petugas BPN yg berwenang.

“BNP Denpasar memang mengutamakan aspek keamanan, mengpakai nomor handphone & NIK, sehingga yg bermasalah dapat kami lacak, jadi kami memang berupaya supaya keamanan tersebut nomor satu,” katanya pula.

Inovasi layanan ini sedang didorong untuk diterapkan di seluruh Bali. Sementara dilakukan terlebih dulu di BPN Denpasar, karena paling terlihat & menonjol, sehingga targetnya semua BPN seluruh Bali mengpakai sistem layanan seperti di BPN Denpasar mulai dari sistem antrean hingga pelayanan lainnya.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menambahkan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dalam penerapan aplikasi Abian Kapas ini, pihak BPN harus betul-betul memastikan tidak ada lubang yg berpotensi terjadi eksploitasi.

“Daftar dulu melalui aplikasi itu, pasti lebih mudah. Nanti ada OTP-nya & dari OTP itu dapat memverifikasi bahwa ini benar. Dan ada melampirkan NIK & dapat dicek. Menurut saya apa yg dilakukan sudah mencukupi walaupun tetap audit sistemnya harus dilakukan 6 bulan atau setahun, supaya terpantau perkembangannya,” katanya lagi.

Pihaknya juga mengapresiasi penerapan aplikasi Abian Kapas yg diterapkan di Bali. Beberapa daerah lain juga menerapkan aplikasi tersebut & nantinya mungkin dapat digabungkan & diadaptasi kembali untuk mempercepat dalam pelayanan tanah.
Baca juga: BPN serahkan 400 sertifikat tanah ke Pemkot Denpasar

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2232114/bpn-bali-sebut-layanan-pertanahan-digital-minimalisir-sengketa-tanah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *