oleh

BPIP: Wujud etika pemerintahan adalah aturan sesuai Pancasila

Slot SimakNews.com – BPIP: Wujud etika pemerintahan adalah aturan sesuai Pancasila,

Tangkapan layar – Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, & Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prakoso memberi pidato sambutan dalam dialog kebangsaan bertajuk Pancasila Sebagai Nilai Etika Dalam Pemerintahan yg diselenggarakan secara daring, Selasa. (31/8/2021). ANTARA/Putu Indah Savitri/pri.

Wujud etika pemerintahan adalah aturan-aturan ideal, sesuai dengan Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Hubungan Antarlembaga, Sosialisasi, Komunikasi, & Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prakoso mengatakan bahwa wujud dari etika pemerintahan adalah peraturan yg sesuai dengan Pancasila.

“Wujud etika pemerintahan adalah aturan-aturan ideal, sesuai dengan Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945,” mengatakan Prakoso ketika memberi sambutan dalam dialog kebangsaan bertajuk “Pancasila Sebagai Nilai Etika Dalam Pemerintahan” yg diselenggarakan secara daring, Selasa.

Prakoso mengatakan, hal tersebut sesuai dengan pesan yg dihinggakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di president lecture yg diselenggarakan pada tanggal 3 Desember 2019 di hadapan seluruh menteri kabinet.

“Presiden mengatakan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memiliki rasa ideologi Pancasila,” ucap Prakoso.

Etika pemerintahan mengandung misi yg harus diemban oleh setiap pejabat elite politik, mengatakan Prakoso. Penerapan etika mengharuskan seluruh jajaran untuk bersikap jujur, amanah, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, & rendah hati. Hal tersebut jadi latar belakang dari penyelenggaraan dialog kebangsaan ini.

Baca juga: BPIP sebut ideologi transnasional sebagai tantangan generasi milenial

Baca juga: Kemenkumham: Nilai Pancasila harus diinternalisasi dalam kebijakan

Menurut dia, dengan adanya etika dalam pemerintahan, maka pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik & memberikan pelayanan publik yg lebih maksimal. Sebab, berdasarkan pengamatan Prakoso, terdapat peningkatan pada tuntutan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yg beretika, khususnya dalam melayani publik.

Oleh karena itu, pemahaman tata kelola pemerintahan yg beretika jadi keharusan bagi para aparatur sipil negara guna memenuhi permintaan masyarakat.

Penerapan etika juga bertujuan supaya dapat menciptakan aparatur sipil negara yg memiliki pencerahan moral dalam mengemban tugas & tanggung jawabnya. Para aparatur sipil negara, termasuk juga para elite pemerintahan, diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan pedoman, nilai-nilai, & norma-norma yg ada di Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila.

“Aparatur sipil negara perlu memahami konsep, norma, & praktik etika pemerintahan untuk memberi pelayanan publik yg terbaik,” tutur Prakoso.

Baca juga: BPIP: Peran perempuan dalam negara sangat penting

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2361402/bpip-wujud-etika-pemerintahan-adalah-aturan-sesuai-pancasila

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *