oleh

Bawaslu temukan 805.856 pemilih TMS Pemilu 2019 terdaftar pilkada

Ilustrasi – Logo Bawaslu.(SIMAKNEWS) (/)

Jakarta (SIMAKNEWS) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan sebanyak 805.856 pemilih di 204 kabupaten/kota yg dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada Pemilu 2019 terdaftar pada daftar pemilih Pilkada Serentak 2020.

Siaran pers Bawaslu yg diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan temuan tersebut didapatkan Bawaslu dari hasil sementara supervisi pelaksanaan tahapan pencocokan & penelitian (coklit) daftar pemilih Pilkada 2020.

Dari tahapan coklit yg dimulai 15 Juli hingga 4 Agustus lalu, Bawaslu sudah menghasilkan supervisi kepada kualitas daftar pemilih A-KWK, sementara proses tahapan coklit masih akan berlangsung hingga 13 Agustus 2020.

Baca juga: Bawaslu: Ada temuan bermasalah dalam tahapan coklit di Depok

Pengawasan dilakukan Bawaslu dengan mengidentifikasi pemilih pemula, mencermati pemilih yg dinyatakan TMS pada Pemilu 2019, mengumpulkan informasi pemilih yg belum berumur 17 tahun sudah menikah, mengidentifikasi pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019 & ketentuan satu keluarga memilih di TPS yg sama.

Temuan lain Bawaslu dari supervisi sementara coklit itu, terdapat sebanyak 328.024 pemilih pemula di 235 kabupaten/kota yg tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

Bawaslu juga menemukan sebanyak 3.331 pemilih yg belum berumur 17 tahun sudah menikah di 142 kabupaten/kota yg tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

Ditemukan pula, sebanyak 66.041 pemilih dalam DPK Pemilu 2019 di 111 kabupaten/kota yg tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

Selain itu, ditemukan 182 kabupaten/kota yg terdapat pemilih yg terpisah TPS-nya berdasarkan daftar pemilih model A-KWK.

Berdasarkan hasil supervisi itu, Bawaslu menyampaikan sejumlah catatan evaluatif dari proses sinkronisasi antara daftar pemilu terakhir & DP4 yg dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pertama, proses sinkronisasi tidak memasukkan data penduduk paling mutakhir yaitu penduduk yg berumur 17 tahun atau sudah menikah pada 9 Desember 2020, dibuktikan dengan adanya pemilih pemula & penduduk belum 17 tahun sudah menikah tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

Kedua, proses sinkronisasi tidak menghasilkan daftar pemilih yg seksama & valid karena daftar model A-KWK masih mencantumkan pemilih yg dinyatakan TMS & tidak memasukkan pemilih dalam DPK Pemilu 2019.

Baca juga: Bawaslu Sulsel dibatasi akses supervisi Coklit Pilkada serentak

Ketiga, daftar pemilih model A-KWK belum memenuhi syarat pembentukan pemilih dalam satu TPS, belum memenuhi syarat kemudahan pemilih, & belum memenuhi prinsip satu keluarga memilih dalam satu TPS yg sama.

Oleh karena itu, Bawaslu melalui Bawaslu provinsi & kabupaten/kota yg melaksanakan supervisi Pilkada 2020 akan semakin meningkatkan supervisi & kewenangan untuk memastikan proses coklit dilaksanakan secara terbuka & koordinatif.

“Keterbukaan data & informasi antarpenyelenggara pemilihan jadi kunci atas terwujudnya daftar pemilih yg akurat, mutakhir & komprehensif,” begitu siaran pers Bawaslu.

Baca juga: Bawaslu RI pantau kesiapan pilkada di empat kabupaten di Papua
Baca juga: Bawaslu Pasaman Barat temukan dugaan ‘perjokian’ petugas coklit

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *