oleh

Bawaslu Sulsel usulkan regulasi pilkades dibenahi

Slot SimakNews.com – Bawaslu Sulsel usulkan regulasi pilkades dibenahi,

Ketua Bawaslu RI Abhan (kanan) didampingi Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi (kiri) di sela kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipasif (SKPP), di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. ANTARA/HO-Humas Bawaslu Sulsel

…tidak adanya norma serta sanksi yg mengatur terkait praktik politik uangMakassar (ANTARA) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) HL Arumahi mendorong Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) merevisi regulasi dengan mengusulkan pembenahan aturan pemilihan kepala desa (pilkades) karena dinilai berpotensi memunculkan praktik politik uang.

“Kami sudah berdialog dengan Apdesi bahwa ada benang merah yg harus kita kerjasamakan dalam membangun proses demokrasi di tingkat desa. Salah satunya adalah pembenahan regulasi pemilihan kepala desa,” mengatakan Arumahi di sela kegiatan SKKP di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jumat.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengawal pembenahan regulasi tersebut, mengingat salah satu isu yg paling krusial adalah tidak adanya norma serta sanksi yg mengatur terkait praktik politik uang.

Sejauh ini, katanya lagi, Bawaslu terus mengampanyekan anti politik uang pada saat momen pemilu & pilkada. Namun, begitu masuk ke level desa, pencerahan yg sudah dibangun dengan baik di tengah masyarakat kembali buyar, karena tidak ada aturan yg mengikat.

“Oleh karena itu, kami Bawaslu Sulsel berpandangan bahwa salah satu cara untuk meminimalisir praktik politik uang dengan menciptakan regulasi pilkades yg baik mengatur soal sanksi maupun aturan lainnya,” ujar Arumahi.

Ketua Bawaslu RI Abhan saat menghadiri kegiatan tersebut mengatakan pihaknya akan menyampaikan masukan usulan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), karena dianggap penting & krusial bersentuhan langsung ke masyarakat.

“Saya kira ini akan jadi catatan. Bagaimana pun jajaran kami mulai Panwaslu hingga di tingkat desa bahkan TPS harus paham. Teknis regulasinya memang tidak seragam sebab aturannya dibuat oleh peraturan bupati, maka perlu dibenahi,” ujarnya.

Abhan mengemukakan, saat berdialog dengan pimpinan perguruan tinggi, sekretariat Bawaslu, serta pemerintah daerah di Kabupaten Wajo, terkait regulasi pilkades memang sangat bergantung pada ‘political will’ dari pemerintah kabupaten setempat

“Saya kira, misalnya di aturan bupati menyebut ada semacam pemantau atau pengawas terkait aturan tertentu soal politik uang. Memang akan lebih kuat kalau ada undang-undang yg mengatur secara spesifik tentang pilkades termasuk saksi praktik uang di dalamnya,” ujar dia menambahkan.
Baca juga: Pemkab Pati sosialisasikan aturan Pilkades 2021
Baca juga: Suami istri ikut pilkades di Garut tak langgar aturan

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2326126/bawaslu-sulsel-usulkan-regulasi-pilkades-dibenahi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *