oleh

Bawaslu membandingkan kewenangan & regulasi pemilu & pilkada

Slot SimakNews.com

Bawaslu membandingkan kewenangan & regulasi pemilu & pilkada

,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan (tengah) bersama Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin (kanan) & Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Pasal terkait mahar politik, tidak terdapat sanksi pidanaJakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan sejumlah catatan perbandingan kewenangan & regulasi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) & Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 mendatang.

Ketua Bawaslu RI Abhan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Kemendagri, KPU, & DKPP, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, menjelaskan kewenangan Bawaslu untuk penanganan pelanggaran pemilu dimana batas waktu penanganan pelanggaran 14 hari kerja dengan hukum acara pelanggaran administrasi serta prosedur persidangan & produk hukum berupa putusan.

Kemudian, objek dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, & masif (TSM), yakni tata cara prosedur administrasi & politik uang.

“Pembentukan sentra gakumdu melalui peraturan Bawaslu,” ujarnya.

Sedangkan, untuk penanganan pelanggaran pilkada, batas waktu pelanggaran lima hari kalender dengan hukum acara pelanggaran administrasi & prosedur klarifikasi serta produk hukum berupa rekomendasi. ada pun objek dugaan pelanggaran administrasi TSM yakni politik uang.

“Pembentukan sentra gakumdu melalui peraturan bersama,” mengatakan Abhan.

Selain itu, Abhan menjelaskan terkait regulasi pada pemilu, terdapat penyidikan, penuntutan, & persidangan diatur adanya pemeriksaan in absentia.

“Pasal terkait mahar politik, tidak terdapat sanksi pidana,” ujarnya pula.

Adapun ancaman sanksi pidana politik uang, dimana pidana penjara paling lama dua tahun & denda paling banyak Rp24 juta. Regulasi, mengatakan Abhan, tidak mengatur adanya penggeledahan, penyitaan, & pengumpulan alat bukti & penyidikan.

Berbeda dengan regulasi pilkada, dimana tidak diketahui pemeriksaan in absentia. Regulasi juga mengatur adanya sanksi pidana kepada mahar politik.

Ancaman sanksi pidana politik uang minimal 36 bulan & maksimal 72 bulan & denda paling sedikit Rp200 juta & paling banyak Rp1 miliar. Regulasi juga mengatur penggeledahan, penyitaan, & pengumpulan alat bukti dalam penyelidikan & penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan.

Abhan juga memberikan catatan krusial terkait penanganan pelanggaran, dimana desain & sistem hukum pemilu & piilkada hingga saat ini masih rumit, berlapis-lapis & terkesan mengunci sehingga sering menghasilkan bottleneck.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengusulkan penyelenggaraan pemilu digelar pada 21 Februari 2024. Selain itu, KPU juga mengusulkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan RDP itu merupakan tindak lanjut dari rapat kerja sebelumnya, dimana Komisi II membentuk regu kerja bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, & DKPP, untuk menyusun konsep & desain penyelenggaraan pemilu di tahun 2024.

“Kita sama-sama paham, kalau di tahun 2024 adalah tahun politik, karena sepanjang tahun kita menyelenggarakan event politik & itu bukan hal yg mudah,” mengatakan Doli menegaskan.
Baca juga: Bawaslu hinggakan catatan krusial tahapan Pemilu & Pilkada 2024
Baca juga: DKPP RI dorong penetapan jadwal tahapan Pemilu & Pilkada tahun 2024

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2375734/bawaslu-membandingkan-kewenangan-dan-regulasi-pemilu-dan-pilkada

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *